Pemerintahan Mansouri diharapkan melakukan investasi miliaran dolar terkait penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2030 mendatang.

RABAT, IndonesiaSatu.co -- Raja Maroko Mohammed VI menunjuk Menteri Perencanaan Kota Fatima Ezzahra El Mansouri sebagai perdana menteri negaranya di Istana Kerajaan Rabat, Maroko, Selasa (29/9/2026).

Disitir dari DPA, Rabu (30/9/2026), dengan penunjukan tersebut, Mansouri yang berusia 50 tahun itu tercatat sebagai perempuan pertama yang menduduki posisi perdana menteri di Maroko.

Sebelum ditunjuk, Mansouri yang juga merupakan seorang pengacara, menjabat sebagai Wali Kota Marrakech dan ditugaskan untuk membentuk pemerintahan baru.

Penunjukan Mansouri disampaikan empat hari setelah hasil pemilihan parlemen diumumkan. Partai Otentisitas dan Modernitas (PAM) yang berhaluan tengah dan dipimpin Mansouri menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak dalam pemilihan tersebut.

Mansouri bergabung dengan PAM sejak partai tersebut didirikan pada 2008 oleh Fouad Ali El Himma, teman masa kecil sekaligus penasihat dekat Raja Mohammed VI.

Politisi lulusan hukum dari Universitas Montpellier Prancis tersebut menjadi salah satu pemimpin puncak PAM pada 2024.

Ia juga dua kali menjabat sebagai Wali Kota Marrakech dan pernah menjadi anggota parlemen.

Di dunia politik Arab, Mansouri menjadi perempuan kedua yang menjabat sebagai perdana menteri setelah Najla Bouden di Tunisia.

Ia diperkirakan akan membangun koalisi dalam beberapa hari mendatang untuk membentuk pemerintahan. Sistem pemilihan di Maroko membuat satu partai sulit memperoleh mayoritas mutlak.

Pemerintahan Mansouri diharapkan melakukan investasi miliaran dolar terkait penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2030 mendatang.

Selain itu, ia juga akan berupaya memenuhi sejumlah janji, termasuk memerangi inflasi, menaikkan upah, dan menciptakan lapangan kerja.

Konstitusi Maroko memberikan kewenangan kepada raja sebagai otoritas tertinggi negara untuk menunjuk perdana menteri yang harus berasal dari partai peraih kursi terbanyak dalam pemilihan parlemen.

Ketentuan tersebut merupakan perubahan yang berhasil didorong para demonstran dalam gerakan Musim Semi Arab pada 2011. Sebelumnya, raja dapat menunjuk perdana menteri tanpa batasan tersebut.

--- Aprilio G.