BOGOR, IndonesiaSatu.co - Gelombang penolakan kebijakan rektorat IPB University terhadap rencana pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di dalam area kampus semakin meluas. 

Tidak hanya datang dari kalangan mahasiswa, Forum Komunikasi Keluarga Besar dan Alumni IPB juga secara resmi menyatakan menolak keras rencana tersebut.

Menurut mereka, kebijakan tersebut merupakan puncak dari komersialisasi pendidikan yang menggadaikan integritas almamater demi ambisi bisnis dan citra politik pribadi.

”Situasi di lapangan menunjukkan kontradiksi yang memprihatinkan. Di tengah meroketnya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang kian mencekik mahasiswa, fasilitas dasar di Kampus Dramaga maupun Baranangsiang justru terbengkalai. Gedung-gedung rusak, toilet tak layak, dan infrastruktur pendidikan yang ’compang-camping’ menjadi bukti nyata pengabaian hak civitas akademika,” ujar Forum Komunikasi Keluarga Besar dan Alumni IPB dalam pernyataan dikutip dari siaran pers.

Di sisi lain, Rektor Dr. Alim Setiawan justru lebih agresif mengejar proyek pengadaan jasa boga skala besar melalui SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Perwakilan Forum Komunikasi Keluarga Besar dan Alumni IPB, Maulana menilai kepemimpinan Dr. Alim Setiawan telah keluar dari jalur (khittah) pendidikan. Rektorat di bawah kepemimpinannya bertransformasi menjadi sekadar "kontraktor" atau penyedia jasa katering (food service provider) demi mengejar kontrak pemerintah melalui yayasan-yayasan di bawah IPB.

“Kami melihat ada upaya menjual integritas institusi dengan harga murah demi ambisi politik dan bisnis pribadi. IPB seharusnya mencetak inovator dan ilmuwan, bukan tenaga operasional dapur industri. Gelar ’Rektor Give Away’ yang disematkan mahasiswa adalah potret nyata kegagalan kepemimpinan yang hanya pandai memanen citra dari fondasi prestasi yang diletakkan rektor sebelumnya, Prof. Arif Satria,” tegas perwakilan Forum.

Forum mengidentifikasi tiga ancaman utama dari kebijakan tersebut. Pertama, pengalihan sumber daya. Dana dan energi yang seharusnya digunakan untuk perbaikan fasilitas riset dan kesejahteraan mahasiswa justru tersedot untuk logistik operasional dapur.

Kedua, eksploitasi mahasiswa. Narasi experiential learning hanya menjadi kedok untuk mempekerjakan mahasiswa sebagai buruh operasional berbiaya murah (atau gratis) dalam bisnis pemenuhan gizi.

Ketiga, komersialisasi lahan. Pembangunan dapur industri akan merusak Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan mempersempit ruang interaksi sosial mahasiswa demi kepentingan profit semata.

Melihat rapor merah kepemimpinan yang minim inovasi konkret dan cenderung materialistis dari Alim Setiawan, maka Forum Komunikasi Keluarga Besar dan Alumni IPB bersama BEM KM IPB mengajukan tiga tuntutan.

Pertama, menghentikan proyek SPPG di area kampus. ”Kembalikan fokus IPB pada pendidikan dan riset primer. IPB bukan alat bisnis untuk mencari laba dari program pemerintah jika mengorbankan kesejahteraan domestik,” ujar Forum.

Kedua, restorasi fasilitas kampus. Forum mendesak agar mengalokasikan anggaran untuk perbaikan total infrastruktur pendidikan di Dramaga dan Baranangsiang yang kini dalam kondisi memprihatinkan.

Ketiga, refleksi diri atau mundur. Mendesak Rektor Alim Setiawan untuk membuktikan integritasnya dengan mendengar suara arus bawah. Jika tidak sanggup menjalankan amanah sebagai pendidik dan hanya menjadikan IPB sebagai batu loncatan politik, maka mundur adalah pilihan yang paling terhormat.

”Institusi pendidikan adalah tempat menyemai peradaban, bukan pabrik pengejar tender. Kami berdiri bersama mahasiswa untuk menjaga marwah IPB dari segala bentuk komersialisasi yang membabi buta,” pungkas Forum.

Tuntutan Forum Komunikasi Keluarga Besar dan Alumni IPB tersebut juga mendapat dukungan Forum Komunikasi Keluarga Besar IPB, Aliansi Alumni Bergerak Peduli Almamater, Suar Agraria IPB, dan Barikade Mahasiswa Pertanian IPB. *

--- F. Hardiman