Menpar menjelaskan sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan kepercayaan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi wisatawan, tetapi juga memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha.

YOGYAKARTA, IndonesiaSatu.co - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyerahkan sertifikat halal kepada lima perwakilan pengusaha UMKM di Desa Wisata Jatimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem pariwisata halal yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Penyerahan sertifikat halal yang dilakukan bersama Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hasan, di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (31/5/2026), merupakan tindak lanjut kolaborasi strategis antara Kementerian Pariwisata dan BPJPH dalam program percepatan sertifikasi halal bagi produk UMKM di desa wisata.

“Kehadiran kami hari ini bukan hanya untuk menyerahkan sertifikat halal, tetapi juga untuk menegaskan komitmen bersama dalam membangun ekosistem pariwisata yang semakin berkualitas, inklusif, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Menpar Widiyanti melalui pernyataan tertulis di Jakarta.

Program percepatan sertifikasi halal ini telah berjalan sejak Juli 2025 melalui proyek percontohan di 20 desa wisata. Sejak akhir 2025, program tersebut diperluas ke 1.500 desa wisata di seluruh Indonesia, termasuk Desa Wisata Jatimulyo.

Hingga 30 Mei 2026, Desa Wisata Jatimulyo telah mencatatkan capaian 123 pengusaha UMKM dan 139 produk yang berhasil memperoleh sertifikat halal. Secara nasional, kolaborasi Kementerian Pariwisata dan BPJPH telah menghasilkan 31.548 sertifikat halal di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi.

Program ini juga mendukung penguatan 15 provinsi yang berpartisipasi dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025.

Menurut Menpar Widiyanti, capaian tersebut patut disyukuri karena di balik setiap sertifikat halal terdapat proses pendampingan usaha, peningkatan kualitas produk, serta terbukanya peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya di desa wisata.

Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri menempati peringkat kelima nasional dalam jumlah sertifikat halal yang telah diterbitkan, setelah Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Riau.

Menpar menjelaskan sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan kepercayaan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi wisatawan, tetapi juga memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha.

“Ketika UMKM tersertifikasi halal, daya saingnya meningkat. Kepercayaan konsumen bertambah, akses pasar semakin terbuka, baik untuk wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara,” kata Menpar.

Desa Wisata Jatimulyo dipilih sebagai lokasi penyerahan sertifikat halal karena berbagai prestasi yang telah diraih. Desa ini berhasil meraih Juara I Kategori Desa Wisata Maju pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024. Selain itu, Jatimulyo juga telah memperoleh fasilitasi sertifikasi desa wisata berkelanjutan pada 2020.

Tak Hanya untuk Wisata Muslim

Kepala BPJPH, Haikal Hasan, mengatakan bahwa konsep pariwisata halal saat ini berkembang pesat di berbagai negara dan tidak hanya ditujukan bagi wisatawan Muslim.

“Halal kini menjadi simbol kesehatan, kebersihan, kepercayaan, dan transparansi yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata Haikal.

Ia menambahkan, sejumlah negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Korea Selatan juga mulai mengembangkan sektor pariwisata halal sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Haikal optimistis sinergi antara Kementerian Pariwisata dan BPJPH dapat memperkuat industri halal nasional sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2028–2029.

“Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut dan diperluas ke lebih banyak daerah sehingga manfaatnya dapat dirasakan semakin luas oleh masyarakat,” katanya.

Mewakili Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pariwisata DIY, Imam Pratanadi, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut di Desa Wisata Jatimulyo.

Menurut Imam, sertifikasi halal memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan aspek administratif.

“Ketika produk-produk UMKM di desa wisata memperoleh sertifikasi halal, yang sedang kita bangun bukan hanya legalitas produk, melainkan peradaban usaha yang lebih bermartabat. Kita sedang menegaskan bahwa desa mampu menjadi ruang ekonomi yang maju tanpa kehilangan keluhuran nilainya,” kata Imam.

Sementara itu, Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, berharap sertifikasi halal dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan sekaligus meningkatkan minat kunjungan ke berbagai destinasi wisata di wilayahnya.

“Kami sangat bangga dan berterima kasih atas kepercayaan ini. Kami akan terus berupaya agar semakin banyak destinasi wisata di Kulon Progo yang memiliki sertifikasi halal,” ucap Agung.

Turut mendampingi Menpar dalam acara tersebut Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Reza Pahlevi, Plt. Deputi Bidang Penyelenggara Kegiatan/Event Kementerian Pariwisata Hafiz Agung Rifai, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Strategi Media Kementerian Pariwisata Apni Jaya Putra, Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata Itok Parikesit, serta Plt. Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Borobudur Yusuf Hartanto. *

--- F. Hardiman