Oleh karena itu, KMF-TG dengan tegas menolak proyek Pembangunan geothermal di Flores umumnya dan di Mataloko, khususnya.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Koalisi Masyarakat Flores Tolak Geothermal (KMF-TG) menggelar aksi di depan kantor Kementrian ESDM, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Koalisi yang terdiri dari JPIC OFM, PADMA Indonesia, FORMMADA NTT, AMMAN FLOBAMORA dan KOMMAS NGADA, mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, agar memanggil Gubernur dan Wakil Gubernur NTT serta Bupati dan wakil Bupati Ngada dan Ende, guna mengaudit dan membatalkan proyek geothermal di Flores.

Koalisi berpandangan, proyek geothermal di daerah cincin api Flores sangat berkaitan dengan lingkungan hidup dan lahan-lahan produktif yang menjadi sumber nafkah dan penghidupan masyarakat.

Koalisi menyebut, proyek geothermal Daratei Mataloko yang gagal, menjadi contoh nyata akan dampak kerusakan lingkungan, lahan pertanian rusak, sumber mata air tercemar, sumber makanan bagi makluk lainnya tidak tersedia, hingga habitat lainnya mati.

Selain itu, relasi sosial masyarakat adat dengan lingkungan budaya terkoyak, hingga kearifan lokal tanpa sandaran kemagisan.

Belum lagi lumpur dari dalam yang keluar tanpa henti sehingga meninggalkan rongga pada lempengan cincin api Flores yang mengkhawatirkan masyarakat Flores pada umumnya.

Dalam semangat yang sama dan sebangun dengan ALIANSI TERLIBAT BERSAMA KORBAN GEOTHERMAL FLORES (ALTER KGF) yang hari ini juga melakukan aksi unjuk rasa Penolakan Proyek Geothermal FLores di Bajawa, Kabupaten Ngada, KMF-TG berpandangan bahwa lahan proyek Pembangkita Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) akan lebih mulia dan beradab jika lahan milik Masyarakat Adat sekitar 1000 hektare itu, digunakan untuk lahan pertanian bagi Kedautan Pangan.

Koalisi menyebut, sesuai pantauan, data dan kajian lapangan, tanah seluas itu merupakan lahan pertanian produktif yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.

"Seharusnya pemerintah Kabupaten Ngada lebih kritis mendalami soal pilihan kebutuhan hidup masyarakat dan lingkungan; atau membangun proyek geothermal yang sudah dapat dipastikan tidak akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya," demikian penyataan Koalisi.

Menurut elemen-elemen yang tergabung dalam KMF-TG, apabila proyek geothermal dibangun semuanya, maka mereka akan kehilangan lahan pertanian ribuan hektare.

‘’Lalu kami mau hidup di mana dan makan apa? Lebih penting mana; kehidupan kami atau hidupnya proyek geothermal dan investornya. Kami harus mati karena hilangnya tanah kami, dan menghidupkan orang lain diatas tanah kami,’’ sorot Koalisi dalam orasi.

Oleh karena itu, KMF-TG dengan tegas menolak proyek Pembangunan geothermal di Flores umumnya dan di Mataloko, khususnya.

"Apabila pemerintah masih memaksakan kehendak untuk mendukung proyek tersebut, kami akan melakukan aksi tanpa henti dan akan menduduki kantor proyek tersebut," komit Koalisi.

Ditegaskan bahwa masalah proyek pembangunan geothermal di Flores sudah menjadi perhatian Badan Hak Asasi Manusia (HRC) yang berpusat di Jenewa, Swiss, di mana institusi tertinggi HAM PBB itu telah mendapat laporan dari VIVAT INTERNATIONAL, sebuah LSM Internasional yang mendapat status ECOSOC dan berafiliasi dengan Department of Global Communication (DGC), serta memiliki status sebagai Observer pada United Nation Environment Programme (UNEP) dan United Nations Framework Conventionon Climate Change (UNFCC) PBB.

Adapun penangung jawab KMF-TG dalam aksi di Kementrian ESDM yakni Ch.Roy Watu Pati, Yustinus Juang, Christo Tara, OFM; Fridus Derong, OFM; Edu Ratu Dopo, SJ; Martinus Rio, Gabriel Goa, Klemens Makasar, William Lawe dan Adrian Liwu.

--- Guche Montero