"Kami meminta agar Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dapat segera mengambil langkah taktis dan strategis demi mendapatkan solusi terbaik untuk melegalisasi Ranperda Penyertaan Modal yang telah lama berproses," kata Fian Moa Mesi.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-– Ketua Komisi II DPRD NTT, Leonardus Lelo, S.IP, memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, Rabu (30/7/2025) bertempat di ruang Komisi II Gedung DPRD NTT.

Dalam RDP tersebut sejumlah Anggota Komisi II menyoroti kinerja BUMD serta mendorong agar Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan lebih memainkan perannya dalam mengkoordinasi penyelenggaraan Perekonomian, BUMD dan BLUD serta Administrasi Pembangunan.

Sorotan itu berangkat dari sejumlah persoalan terkait pengelolaan BUMD, khususnya PT. Flobamor dan PT. KI Bolok yang dinilai belum mampu memberikan kontribusi dividen bagi daerah.

Adapun RDP itu bertujuan untuk mendengarkan dan mendapatkan informasi terkait rencana Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemerintah Provinsi NTT yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

Kepala Biro Perekonomian dan Adiministrasi Pembangunan NTT, Selfi H. Nange, dalam paparannya menyampaikan Program kerja Biro Perekonomian.

Selfi menyebut, Biro Perekonomian pada Tahun Anggaran 2026, akan melaksanakan program kerja yang mendukung pencapaian visi-misi Gubernur NTT sebagaimana termuat dalam RPJMD NTT.

Menurut Selfi, pihaknya akan melaksanakan misi ke 5; yakni mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif, selanjutnya pilar ke-6 yakni Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia, serta Dasa Cita ke-8 terkait pelayanan publik.

Sesuai Tugas Pokok Fungsi, kata Selfi, Biro yang dipimpinnya melaksanakan fungsi Fasilitasi dan Koordinasi penyelenggaraan Perekonomian, BUMD dan BLUD, serta Administrasi Pembangunan. 

Sejumlah kegiatan strategis yang dilakukan oleh Biro perekonomian yakni pengendalian inflasi, penghitungan dan monev kuota BBM Bersubsidi, pembinaan BUMD dan BLUD, serta Evaluasi Administrasi Pembangunan. 

Oleh karena itu, Selfi meminta dukungan Komisi II dalam menyukseskan program kerja demi mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.

BUMD Belum Berkonstribusi

Menanggapi pemaparan Kepala Biro Perekonomian dan Pengembangan, Ketua Komisi II, Leonardus Lelo, menyampaikan sejumlah persoalan terkait pengelolaan BUMD, khususnya PT. Flobamor dan PT. KI Bolok yang dinilai belum mampu memberikan kontribusi dividen bagi daerah.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD NTT, Oktavianus Moa Mesi, menyoroti terkait belum selesainya proses penetapan Perda Penyertaan Modal pada PT. BPD NTT yang telah berproses pada tahun 2024, namun belum mendapatkan nomor register dari Kementerian Dalam Negeri karena persoalan bentuk hukum PT. BPD NTT yang harus diubah menjadi Perseoda.

"Kami meminta agar Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dapat segera mengambil langkah taktis dan strategis demi mendapatkan solusi terbaik untuk melegalisasi Ranperda Penyertaan Modal yang telah lama berproses," kata Politisi Partai NasDem yang disapa Fian itu. 

Sementara itu, Yan Pieter selaku Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT, menyoroti kinerja BLUD yang belum maksimal.

Yan Pieter mendorong agar BLUD yang dapat dinaikkan statusnya menjadi Perumda, mampu memberikan dampak terhadap peningkatan PAD bagi daerah.

Anggota Komisi II lainnya, Runding dari PKS, menyoalkan kelangkaan BBM di Labuan Bajo pada High Season atau masa puncak liburan bagi wisatawan di Labuan Bajo.

Menurut Runding, kondisi itu sangat merugikan wisatawan, karena para turis yang berkunjung ke destinasi wisata biasanya sudah menjadwalkan secara pasti waktu liburannya.

“Kelangkaan BBM bisa merusak reputasi Labuan Bajo sebagai destinasi Premium,” ujar Runding. 

Ruding sangat mendukung kegiatan Monev Kuota BBM bersubsidi demi menjamin ketersediaan BBM di daerah.

Pada akhir RDP, Leo Lelo menyampaikan dukungan dan meminta agar perlu penguatan peran Biro Perekonomian yang dinilainya sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi NTT.

"Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam fungsi Koordinasi dan fasilitasinya harus terus didorong untuk tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan seperti pengendalian inflasi, tetapi perlu melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan ekonomi makro," harap Leo Lelo.

--- Guche Montero