Hasto menegaskan bahwa partainya tidak melihat masalah ini sekadar sebagai persoalan teknis dan pelanggaran hukum atau Hak Asasi Manusia (HAM) semata, melainkan sebagai persoalan ideologis.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan melalui Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), menggelar workshop bertajuk 'Kajian Kritis: Regulasi, Layanan dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia' yang digelar di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025). 

"Kita melihat berbagai persoalan yang terjadi, seperti penempatan ilegal dan perdagangan orang, kekerasan fisik dan psikis, pekerja tidak digaji sesuai dengan kontrak, dokumen kerja palsu atau disiksa oleh majikan," kata Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dikutip dari Antara.

Acara Woroshop diikuti oleh anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, puluhan kader partai, hingga perwakilan dari pemerintah yakni Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), serta Komnas HAM.

Acara ini juga digelar secara hybrid yang diikuti sejumlah kader dan pengurus PDI Perjuangan dari berbagai daerah dan perbatasan RI.

Sekjen Hasto menyoroti berbagai persoalan serius yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI), baik domestik maupun migran. 

Hasto menegaskan bahwa partainya tidak melihat masalah ini sekadar sebagai persoalan teknis dan pelanggaran hukum atau Hak Asasi Manusia (HAM) semata, melainkan sebagai persoalan ideologis.

"Berbagai tragedi kemanusiaan ini menggugah perasaan semua pihak untuk melindungi pekerja Indonesia. PDI Perjuangan memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia," kata Hasto. 

Lebih lanjut, Hasto menyebut peran Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) PDI Perjuangan yang dapat membantu pemerintah dalam melindungi buruh migran yang berada di berbagai negara. 

Untuk memperkuat perlindungan, Hasto mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus.

"Kami bisa membantu pemerintah untuk mengaktifasi kader-kader PDI Perjuangan yang juga berada di seluruh dunia. Bahkan, kita bisa mendirikan semacam komite kerja atau semacam task force untuk melindungi buruh-buruh migran," kata Hasto.

Hasto pun mengingatkan kembali pada cita-cita pendirian Republik Indonesia, bahwa negara hadir untuk menjamin bekerjanya kemanusiaan dan keadilan sosial, serta kehidupan yang layak bagi semua warga negaranya.

"Ini yang harus kita sentuh dengan mengingatkan kembali bahwa pada dasarnya Republik ini dibangun dengan suatu cita-cita besar; cita-cita keadilan sosial. Cita-cita di mana dalam demokratisasi ekonomi harus memastikan setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak secara kemanusiaan atas pekerjaannya," sebut Hasto.

Langkah pembentukan task force perlindungan pekerja migran ini diharapkan dapat menjadi aksi nyata PDI Perjuangan dalam menyelesaikan masalah-masalah aktual yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia (PMI) , terutama di wilayah-wilayah rawan seperti perbatasan Thailand dan Kamboja, sekaligus mengingatkan pemerintah akan mandat konstitusionalnya. 

Workshop ini juga menghadirkan sejumlah narasumber; di antaranya Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Eva Trisiana; Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayat; Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mercy Barends, serta perwakilan organisasi buruh.

Turut hadir dalam acara ini anggota DPR RI TB Hasanuddin, Nico Siahaan, Wayan Sudirta, Pulung Agustanto dan Edy Wuryanto. Lalu, Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning dan Sri Rahayu. 

--- Guche Montero