Pemerintah akan membatasi pengajuan anggaran baru dari kementerian/lembaga (K/L) guna menjaga stabilitas APBN di tengah ketidakpastian global, termasuk gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah akan membatasi pengajuan anggaran baru dari kementerian/lembaga (K/L) guna menjaga stabilitas APBN di tengah ketidakpastian global, termasuk gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah.

“Saya akan batasi anggaran baru, jangan diajukan lagi,” ujar Purbaya kepada wartawan di kantor Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Kebijakan pembatasan ini dijalankan bersamaan dengan langkah efisiensi anggaran belanja K/L. Semula, pemerintah menargetkan efisiensi sekitar 10 persen untuk setiap K/L. Namun, Purbaya menegaskan bahwa persentase final pemotongan masih dalam pembahasan.

“Kami lagi hitung, semua kementerian. Tadinya kami usulkan mereka mengajukan (efisiensi) 10 persen. Tapi, kalau saya tawarkan ke mereka, mereka bukan potong tapi nambah terus. Ya sudah, saya bilang, saya yang potong, nanti mereka sesuaikan. Persenannya lagi kami diskusikan,” jelasnya.

Ia menambahkan, efisiensi belanja dan pembatasan pengajuan anggaran akan tetap mempertimbangkan kebutuhan ekonomi nasional agar perputaran uang dan aktivitas ekonomi tidak terganggu.

“Kami pastikan belanja pemerintah yang memang harus dibelanjakan itu tepat waktu… Kami pastikan likuiditas di sistem perekonomian terjaga baik. Itu saya pantau harian di tempat kami,” kata Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya juga menjelaskan di Kompleks Istana Kepresidenan Istana Kepresidenan bahwa Kementerian Keuangan tengah menyisir komponen belanja yang dapat ditunda sementara. Fokus penghematan diarahkan pada program-program yang dinilai tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau berjalan lambat.

“Macam-macam. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, kita bisa tunda,” ujarnya.

Selain itu, wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri juga mengemuka sebagai langkah solidaritas dalam mengurangi beban belanja negara. Purbaya menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut.

--- Redem Kono