JAKARTA, IndonesiaSatu.co — Kementerian Keuangan melaporkan postur kuartalan instrumen fiskal nasional berada dalam kondisi prima. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir April 2026 mencatatkan performa kokoh, mematahkan kekhawatiran publik mengenai isu pelemahan daya beli masyarakat.

Dalam konferensi pers APBN KiTA, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa fondasi makroekonomi domestik tetap resilien di tengah eskalasi tensi geopolitik Timur Tengah serta bayang-bayang ketatnya likuiditas global.

"Hingga April 2026, pendapatan negara berhasil menembus angka Rp918,4 triliun, melonjak sebesar 13% jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada tahun lalu (year-on-year/yoy)," papar Purbaya, dikutip Rabu (20/5/2026).

Akselerasi pendapatan negara utamanya dikomandani oleh moncernya kinerja perpajakan yang tumbuh agresif sebesar 13,7% secara agregat, dengan pertumbuhan setoran pajak murni menyentuh 16,1% (yoy).

Menkeu secara khusus menyoroti tiga pilar penopang utama konsumsi domestik dan ketenagakerjaan:

• Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPN-BM): Melesat tajam hingga 40% (yoy).

• PPh Orang Pribadi (OP): Merangkak naik secara signifikan sebesar 25% (yoy).

• PPh Pasal 21 (Gaji Karyawan): Mengamankan pertumbuhan dua digit di level 21% (yoy).

Lonjakan masif pada sektor pajak konsumsi dan pendapatan ini dinilai menjadi indikator valid bahwa aktivitas ekonomi riil masih bergerak aktif.

"PPh 21 tumbuh 21% dan PPN melonjak 40%. Ini data kuantitatif yang berbicara, bukan sekadar asumsi atau perasaan. Jadi, narasi yang menyebutkan bahwa daya beli masyarakat saat ini hancur sama sekali tidak terbukti," tegas Menkeu.

Di luar sektor perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ikut menyumbang performa impresif dengan realisasi Rp171,3 triliun (tumbuh 11,8%). Sementara itu, sektor Bea dan Cukai mulai membalikkan arah (rebound) ke zona hijau dengan pertumbuhan positif 0,6% setelah sempat mengalami kontraksi pada bulan sebelumnya.

Dari sisi belanja, Pemerintah mengambil strategi ekspansif guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Realisasi belanja negara per April 2026 telah melewati angka psikologis Rp1.000 triliun, meroket sebesar 34,3% (yoy).

Akselerasi pengeluaran ini dipicu oleh lonjakan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang tumbuh 57,9%. Purbaya menjelaskan bahwa percepatan penyerapan anggaran di awal tahun sengaja dirancang agar efek pengganda (multiplier effect) stimulus APBN dapat terdistribusi merata sepanjang tahun. Pemerintah juga memberikan garansi bahwa bantalan sosial berupa subsidi energi, termasuk BBM, tidak akan dikurangi hingga tutup tahun.

Defisit Fiskal Menyusut ke Level 0,64% PDB

Kombinasi antara akselerasi pendapatan yang kuat dan manajemen belanja yang terukur membuat rapor defisit anggaran per April 2026 mengalami perbaikan yang sangat signifikan.

Defisit APBN tercatat menyusut ke level Rp164,4 triliun atau setara dengan 0,64% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini turun drastis dibandingkan dengan posisi defisit per Maret 2026 yang sempat menyentuh level 0,93% dari PDB.

Capaian ini sekaligus menepis proyeksi linier negatif dari para analis pasar modal. "Maret kemarin defisit berada di posisi 0,93%, lalu beberapa analis menilai jika dikali empat secara linier maka defisit tahunan bisa menembus 3,6%. Itu hitungan ajaib yang mengabaikan siklus fiskal. Faktanya, per April defisit kita justru turun ke 0,64%," urai Menkeu.

Menatap kuartal II-2026, Kemenkeu optimistis pertumbuhan ekonomi akan semakin melesat. Guna memberikan suntikan energi baru pada sektor riil, pemerintah bersama Bank Indonesia tengah mematangkan peluncuran insentif tambahan untuk sektor kendaraan listrik (mobil dan motor listrik) yang digulirkan sepanjang periode April hingga Juni ini. ***

Ringkasan Rapor APBN per April 2026