HRANA juga melaporkan, lebih dari 41.800 orang ditangkap sejak aksi protes pecah dan aparat keamanan melakukan penindakan secara luas.

TEHERAN, IndonesiaSatu.co-- Organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) berbasis di Amerika Serikat (AS), Human Rights Activists News Agency (HRANA), pada Selasa (227/1/2026) menyebutkan, sedikitnya 6.126 orang dilaporkan tewas akibat tindakan keras aparat Iran dalam merespons gelombang protes. 

Melansir Kompas.com, organisasi HRANA selama ini dikenal memiliki catatan akurasi dalam mendokumentasikan korban jiwa pada berbagai gelombang kerusuhan di Iran.

Organisasi tersebut menyebut, setiap kematian diverifikasi melalui jaringan aktivis di dalam negeri Iran, meskipun akses komunikasi dan internet sangat dibatasi oleh otoritas setempat. 

Dalam laporan terbarunya, HRANA mengidentifikasi sedikitnya 5.777 korban tewas berasal dari kalangan demonstran.

Korban jiwa juga mencakup 214 aparat atau personel yang berafiliasi dengan pemerintah, sebagaimana dilansir Associated Press.

Selain itu, laporan tersebut mencatat sedikitnya 86 anak turut menjadi korban tewas dalam rangkaian kekerasan tersebut.

Sebanyak 49 warga sipil lain disebut tewas meskipun tidak terlibat langsung dalam aksi demonstrasi. 

HRANA juga melaporkan, lebih dari 41.800 orang ditangkap sejak aksi protes pecah dan aparat keamanan melakukan penindakan secara luas.

Associated Press belum dapat memverifikasi secara independen jumlah korban tewas tersebut.

Keterbatasan verifikasi terjadi karena pemerintah Iran memutus akses internet dan mengganggu jaringan komunikasi internasional selama periode protes berlangsung.

Pemerintah Iran sebelumnya mengumumkan angka korban tewas yang jauh lebih rendah, yakni 3.117 orang. 

Pemerintah Iran juga menyebut 2.427 korban berasal dari kalangan warga sipil dan aparat keamanan.

Sisa korban dalam versi resmi pemerintah Iran dilabeli sebagai “teroris”. 

Dalam beberapa peristiwa kerusuhan sebelumnya, pemerintahan teokratis Iran tercatat kerap meremehkan atau tidak melaporkan secara lengkap jumlah korban jiwa.

Jumlah korban tewas dalam gelombang protes kali ini disebut melampaui seluruh episode demonstrasi besar di Iran selama beberapa dekade terakhir. 

Skala kekerasan tersebut bahkan mengingatkan pada kekacauan besar yang terjadi menjelang Revolusi Iran pada 1979 silam.

Aksi protes di Iran mulai pecah pada 28 Desember 2025 lalu setelah nilai mata uang Rial anjlok tajam. 

Demonstrasi kemudian dengan cepat menyebar ke berbagai wilayah di seluruh negeri. Pemerintah Iran merespons aksi tersebut dengan tindakan keras yang melibatkan aparat keamanan dan militer.

Besarnya skala penindakan baru mulai terungkap setelah Iran mengalami lebih dari dua pekan pemadaman internet nasional. Pemadaman tersebut disebut sebagai yang paling luas dan menyeluruh dalam sejarah Republik Iran.

Dalam forum internasional, isu ini juga mencuat ke Dewan Keamanan PBB. 

Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, mengatakan bahwa ancaman Presiden AS Donald Trump untuk menggunakan kekuatan militer terhadap Iran tidak ambigu dan tidak disalahartikan. 

Iravani juga menuduh Presiden AS menghasut kekerasan melalui kelompok teroris bersenjata yang didukung oleh AS dan Israel. Namun, Iran tidak menyertakan bukti konkret untuk mendukung klaim tersebut.

Media pemerintah Iran secara konsisten menuding keterlibatan pihak asing dalam gelombang protes tersebut. 

Sementata itu, perekonomian Iran hingga kini masih tertekan oleh sanksi internasional, terutama yang berkaitan dengan program nuklir negara tersebut.

--- Guche Montero