Secara sepintas, jika presiden AS bertekad untuk mengamankan Greenland, opsi militer mungkin merupakan opsi yang paling tidak berisiko.

WASHINGTON, IndonesiaSatu.co -- Presiden Donald Trump bukanlah pemimpin pertama Amerika Serikat (AS) yang tertarik untuk mengamankan Greenland, pulau terbesar di dunia.

Menurut Sky News, selama Perang Dunia Kedua, AS menduduki Greenland ketika Denmark sementara dikuasai oleh Jerman, tetapi pada akhir perang AS enggan untuk pergi.

Pada tahun 1949, AS dan Denmark bergabung dengan NATO. Pada tahun 1951 kedua negara tersebut menandatangani perjanjian yang secara hukum mewajibkan AS untuk membela Greenland.

Hal ini kemudian diikuti pada tahun 1953 dengan pembangunan Pangkalan Udara Thule oleh AS, yang kemudian berganti nama menjadi Pangkalan Antariksa Pituffik.

AS memiliki tiga alasan utama untuk meyakini bahwa Greenland sangat penting bagi keamanan nasionalnya.

Pertama, peringatan dini rudal balistik.

Jarak terpendek antara Rusia dan AD melewati Greenland. Penjelasannya, meskipun Greenland terletak di Lingkaran Arktik dan tampaknya berada jauh di utara jalur langsung antara Rusia dan AS, namun bumi bukanlah bola sempurna. Diameter di kutub sekitar 43 km (26 mil) lebih kecil daripada di khatulistiwa.

Jadi, untuk melacak -- dan berpotensi menghancurkan -- rudal balistik yang menuju AS, diperlukan kemampuan pelacakan dan rudal di wilayah Greenland (yang juga menjelaskan mengapa pesawat komersial transatlantik terbang mengikuti rute lingkaran besar yang membawa mereka lebih dekat ke kutub daripada khatulistiwa).

Kedua, Rute Laut Utara (Northern Sea Route/NSR) dan Jalur Barat Laut (Northwest Passage/NWP).

Lebih dari 90% perdagangan global dilakukan melalui laut, dan munculnya pemanasan global membuka rute perdagangan baru yang secara historis. Saat ini laut yang beku jalur perdagangan tidak dapat dilalui hampir sepanjang tahun.

Pengiriman barang dari Eropa ke Jepang menempuh jarak 13.000 mil; namun, jarak ini berkurang menjadi 6.000 mil melalui NSR, sehingga menawarkan penghematan yang signifikan.

Memastikan kebebasan lalu lintas di jalur perdagangan baru ini merupakan perhatian keamanan AS.

Ketiga, Greenland memiliki kekayaan mineral yang cukup besar termasuk uranium dan 50 miliar barel minyak dan gas. Namun, iklim yang keras secara tradisional telah membuat ekstraksi sumber daya berharga ini sangat sulit.

Namun, opsi apa yang mungkin dipertimbangkan AS untuk mencapai persyaratan keamanannya?

AS sudah memiliki pangkalan militer di Greenland dan Denmark telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka terbuka untuk membahas perluasan kehadiran militer AS di wilayah tersebut.

Namun, jelas bahwa AS kurang percaya pada kemampuan jangka panjang Denmark untuk membatasi minat Rusia dan Tiongkok yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

AS juga telah beberapa kali mencoba membeli Greenland sebelumnya.

Bahkan, pada tahun 1946 AS menawarkan $100 juta untuk membeli pulau itu (sekitar $1,3 miliar dalam nilai uang saat ini), tetapi diberitahu "Greenland tidak untuk dijual".

AS sudah memiliki kehadiran militer di Greenland, dan penduduk Greenland sendiri tidak memiliki kemampuan militer nasional.

Denmark bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan Greenland, tetapi tidak akan mampu melawan agresi militer AS jika Trump memutuskan untuk mengambil tindakan tersebut.

Secara sepintas, jika presiden AS bertekad untuk mengamankan Greenland, opsi militer mungkin merupakan opsi yang paling tidak berisiko.

Namun, menyerang sesama anggota NATO hampir pasti akan menandai berakhirnya NATO. Hal ini akan menjerumuskan banyak negara Eropa ke dalam krisis keamanan, mengingat ancaman nyata yang saat ini ditimbulkan Rusia.

Guru Besar Departemen Hubungan Internasional UGM, Prof. Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, S.I.P., M.A., menilai keinginan Trump yang ingin merebut Greenland merupakan suatu hal yang perlu ditanggapi serius, namun menurutnya hal ini bukanlah kebijakan yang realistis.

“Meskipun Greenland secara geografis memiliki wilayah yang strategis dan menjadikan ia penting bagi sistem pertahanan AS, jalur pelayaran masa depan, dan akses ke mineral kritis, namun kehendak dalam ‘merebut’ wilayah ini bukanlah suatu hal yang realistis,” jelasnya, Kamis (15/1/2026).

Dari kacamata Nur, di hadapan publik Amerika, Trump menampilkan diri sebagai pemimpin yang siap “mengamankan aset”, demi keamanan nasional. Namun kepada sekutu, khususnya Denmark, ia mengirim sinyal tekanan agar negara itu lebih sejalan dengan agenda keamanan AS di kawasan. Sementara, kepada publik dunia yang lebih luas, Trump hendak memberi pesan kepada Rusia dan Tiongkok bahwa AS akan terus meluaskan hegemoninya.

Sikap Trump yang ingin merebut Greenland dengan cara apapun tersebut, kata Nur, dapat dilihat dari sisi kepribadiannya sebagai pemimpin, meskipun hal ini menurutnya bukan faktor tunggal. Nur menegaskan narsisme politik yang dimiliki Trump memperkuat kecenderungan personalisasi geopolitik, yang mana teritori diperlakukan seperti properti dan hubungan internasional layaknya negosiasi bisnis. Di saat yang sama Trump pun turut mengekspos kecenderungan ekspansionisme transaksional, yaitu ingin menegaskan bahwa Amerika Serikat dapat mendominasi, bukan bermaksud membangun imperium ideologis.

“Trump menjadikan Greenland sebagai “panggung,” kehendaknya merebut wilayah ini terbukti efektif menciptakan kegaduhan, menguji reaksi, dan menggeser batas-batas wacana diplomatik,” jelasnya.

--- Redem Kono