Sejarah tidak pernah memaafkan bangsa yang tahu apa yang benar, tetapi memilih yang nyaman.

Oleh: Surya Dharma (Dali) Tahir (78)* 

Saya menulis ini bukan sebagai pengamat yang berdiri di luar sejarah, melainkan sebagai seseorang yang tumbuh bersama republik ini—menyaksikan ia lahir dalam penderitaan, dewasa dalam konflik, dan kini menua dalam kebingungan moral.

Saya pernah digendong oleh Bung Karno di masa kanak-kanak, duduk satu kelas di SMP Perguruan Cikini bersama Ibu Megawati, dan di kemudian hari berdiskusi dengan Bapak Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, hingga Prabowo Subianto. Semua itu memberi saya satu pelajaran penting: *sejarah tidak hanya dibentuk oleh peristiwa, tetapi oleh watak para pemimpinnya.*

Indonesia hari ini sesungguhnya tidak sedang kekurangan kecerdasan, teknologi, atau sumber daya. Yang sedang aus dan rapuh adalah jiwa kepemimpinannya. Kita terlalu lama keliru mendiagnosis penyakit bangsa ini sebagai persoalan teknis—seolah cukup disembuhkan dengan regulasi baru, aplikasi digital, atau restrukturisasi birokrasi. Padahal yang rusak jauh lebih dalam: *struktur moral kekuasaan*.

Negara ini tidak sedang sakit mesin.

Negara ini sedang lelah secara etika.

*Negara Bukan Mesin, Melainkan Makhluk Hidup*

Sebagai anak pejuang kemerdekaan, saya dibesarkan dengan keyakinan bahwa negara bukan sekadar bangunan administrasi. Negara adalah *organisme hidup*—ia bernapas melalui nilai, bergerak melalui teladan, dan bertahan melalui integritas para pemimpinnya.

Karena itu, pendekatan teknokratis semata tidak akan pernah cukup. Indonesia adalah *Complex Adaptive System*: sistem yang hidup, berubah, dan bereaksi terhadap perilaku aktor-aktornya. Dalam sistem seperti ini, kerusakan moral di tingkat elite akan menjalar cepat ke seluruh sendi bangsa—jauh lebih cepat daripada kebijakan mampu memperbaikinya.

Ketika kekuasaan kehilangan kompas etis, maka:

 • hukum berubah menjadi alat,

 • stabilitas menjadi dalih,

 • pembangunan menjadi jargon,

 • dan negara perlahan kehilangan maknanya.

*Stabilitas Tanpa Moral adalah Ilusi*

Saya telah menyaksikan rezim datang dan pergi. Satu pelajaran yang selalu berulang adalah ini: *stabilitas yang tidak dibangun di atas moralitas hanya menunda krisis, bukan mencegahnya*.

Hari ini kita melihat ketertiban administratif, tetapi juga ketidakadilan yang dibungkus rapi. Kita melihat kebijakan berjalan, tetapi arah bangsa kabur. Kita melihat negara bekerja, tetapi kepercayaan rakyat menipis.

Di titik inilah gagasan *ambidextrous government* menjadi relevan—bukan sebagai mode akademik, melainkan sebagai *alat penyelamatan negara*.

*Ambidextrous Government: Dua Tangan, Satu Hati*

Ambidextrous government mengajarkan bahwa negara harus mampu melakukan dua hal sekaligus:

menjaga stabilitas hari ini, sambil menyiapkan masa depan yang belum pasti.

Namun izinkan saya menegaskan satu hal yang sering dilupakan:

*dua tangan itu harus digerakkan oleh satu hati yang bermoral.*

Tanpa moralitas:

 • stabilitas berubah menjadi pembenaran kekuasaan,

 • inovasi menjadi kedok kepentingan,

 • dan ambidexterity menjelma menjadi kemunafikan ganda.

Negara yang matang bukan negara yang selalu berubah, dan bukan pula negara yang takut berubah. Negara yang matang adalah negara yang *tahu kapan harus tegas, dan kapan harus rendah hati*—dan itu hanya mungkin jika pemimpinnya bermoral.

*Kekosongan Paling Berbahaya: Kepemimpinan Bermoral*

Masalah Indonesia hari ini bukan kekurangan pejabat, melainkan *kekurangan pemimpin*. Banyak kursi strategis diisi oleh orang-orang yang pandai berbicara, cekatan mengelola, dan setia secara politik—tetapi miskin keberanian moral.

Padahal dalam sistem yang kompleks, *aktor adalah penentu arah sejarah*. Satu figur bermoral di posisi yang tepat dapat menyelamatkan sebuah institusi. Sebaliknya, satu aktor tanpa integritas dapat merusak sistem paling canggih sekalipun.

Karena itu saya katakan dengan penuh tanggung jawab sejarah:

*pemerintah harus segera mengisi posisi kepemimpinan dengan figur bermoral*, bukan sekadar figur yang aman atau nyaman.

Figur bermoral bukan berarti suci atau sempurna. Ia adalah orang yang:

 • tahu batas kekuasaan,

 • berani menolak perintah yang merusak bangsa,

 • tidak menukar masa depan negara dengan keuntungan sesaat,

 • dan bersedia memikul kesepian demi kebenaran.

*Tanpa Moral, Sistem Akan Beradaptasi ke Arah yang Salah*

Complex Adaptive System selalu belajar. Pertanyaannya hanya satu: *belajar ke arah mana?*

Jika elite memberi contoh buruk, sistem akan beradaptasi pada keburukan. Jika kekuasaan dihargai lebih dari kebenaran, kebijakan akan tampak cerdas tetapi tidak adil. Negara akan terlihat kuat, namun rapuh dari dalam.

Saya telah melihat negara-negara runtuh bukan karena kekurangan senjata, melainkan karena *kehabisan nurani.*

*Penutup: Wasiat Seorang yang Telah Melihat Terlalu Banyak*

Sebagai anak seorang pejuang ’45, saya diajarkan bahwa kemerdekaan bukan warisan, melainkan amanah. Dan amanah tidak dijaga oleh prosedur, melainkan oleh *karakter manusia yang memegangnya.*

Ambidextrous government hanya akan menjadi kekuatan penyelamat jika dipandu oleh *kepemimpinan bermoral.* Tanpa itu, ia hanya akan mempercepat kerusakan—dengan cara yang lebih rapi.

Indonesia masih memiliki harapan. Namun waktu tidak lagi panjang. Yang kita butuhkan sekarang bukan lebih banyak kebijakan, melainkan *lebih banyak keberanian untuk menempatkan orang yang benar di tempat yang benar*.

Sejarah tidak pernah memaafkan bangsa yang tahu apa yang benar, tetapi memilih yang nyaman.

* Penulis adalah Aktivis Senior Nasional dan Internasional; putra pejuang ’45 dan mantan Ketua Umum LVRI, Jenderal Hor. Ahmad Tahir.