POLITIK Persilakan Jokowi Memihak, Ganjar: Mengandung Risiko Besar pada Demokrasi 26 Jan 2024 22:02
Capres nomor urut 3 yang berpasangan dengan Prof Mahfud MD itu mengatakan, tak ada aturan yang melarang presiden berkampanye. Namun, kata dia, sikap tersebut mengambil risiko besar dalam demokrasi.
MANGGARAI, IndonesiaSatu.co - Calon Presiden RI Ganjar Pranowo mempersilakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan para menteri untuk memihak dan ikut berkampanye di Pilpres 2024.
"Ya, silakan saja karena beliau sudah menyampaikan itu," ujar Ganjar di Stadion Golo Dukal, Langke Rembong, Manggarai, NTT, Jumat (26/1).
Capres nomor urut 3 yang berpasangan dengan Prof Mahfud MD itu mengatakan, tak ada aturan yang melarang presiden berkampanye. Namun, kata dia, sikap tersebut mengambil risiko besar dalam demokrasi.
"Secara regulasi tidak melanggar, hanya memang ketika situasinya mungkin agak berbeda, semua akan membandingkan pada saat kami di-briefing gubernur, kepala daerah semua harus netral," ujarnya seperti dikutip Antaranews.com.
"Akan tetapi, kondisi ini akan mengambil risiko besar pada demokratisasi dan demokrasi yang akan berjalan," lanjut Ganjar.
Sebelumnya, Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (24/1), mengatakan bahwa presiden maupun menteri boleh memihak dan melakukan kampanye. Pasalnya, katanya, presiden merupakan pejabat publik maupun pejabat politik.
Namun, kata Jokowi, seorang pejabat publik tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
Jokowi mengatakan hal itu ketika menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung peserta Pilpres 2024.
KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. ***
--- F. Hardiman
Komentar