INTERNASIONAL Protes Kesepakatan Moskow-Pyongyang, Korea Selatan Panggil Dubes Rusia 21 Jun 2024 23:49
Menlu Korsel: Kerja sama apa pun untuk memperkuat kemampuan militer Korut merupakan pelanggaran nyata terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.
SEOUL, IndonesiaSatu.co -- Korea Selatan (Korsel) memanggil Duta Besar Rusia Georgy Zinoviev sebagai protes atas kesepakatan antara Rusia dan Korea Utara (Korut) yang ditandatangani di Pyongyang dalam kunjungan Presiden Vladimir Putin pada pertengahan pekan ini.
Disitir dari DPA, Jumat (21/6/2024), duta besar Rusia itu terlihat memasuki gedung kementerian luar negeri Korsel pada Jumat sore waktu setempat.
Wakil Menteri Luar Negeri Pertama Korsel, Kim Hong-kyun, menjelaskan sikap otoritas Seoul mengenai kesepakatan kerja sama militer antara Rusia dan Korea Utara kepada Zinoviev.
Kim menegaskan, dukungan militer Rusia terhadap Korut membahayakan keamanan Korsel dan akan menimbulkan “dampak negatif” pada hubungan antara Seoul dan Moskow.
Kemenlu Korsel mendesak Rusia untuk “bertindak secara bertanggung jawab” bagi keamanan di kawasan Semenanjung Korea.
Menanggapi sikap Korsel, Zinoviev menyatakan, langkah apa pun untuk mengintimidasi Rusia tentu tidak dapat diterima.
Pihak kedubes Rusia di Seoul menekankan melalui akun X bahwa “kerja sama antara Rusia dan Korea Utara tidak ditujukan untuk negara ketiga”.
Salah satu poin kesepakatan tersebut menyatakan, Moskow dan Pyongyang akan segera memberikan bantuan militer jika salah satu dari keduanya menghadapi serangan bersenjata.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Tae-yul, dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, mengecam kesepakatan Rusia dan Korut sebagai ancaman serius terhadap perdamaian dan stabilitas regional.
Dalam percakapan telepon pada Kamis lalu, kedua menlu juga membahas cara-cara untuk menanggapi pertemuan puncak antara Putin dan Kim Jong-un.
Blinken mengatakan, AS pasti mendukung sikap Korea Selatan menghadapi ancaman keamanan.
Sedangkan Cho menekankan, kerja sama apa pun untuk memperkuat kemampuan militer Korut merupakan pelanggaran nyata terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.
--- Henrico Penu