“Dari perspektif feminis, Saya prihatin dengan persoalan perdagangan manusia di NTT yang mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Perempuan NTT bukan objek eksplotasi dan bisnis perdagangan manusia,” ungkap Emy Nomleni.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- “Sudah saatnya perempuan Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk bangkit, berjuang dan tampil di depan publik. Perempuan NTT sudah sangat siap. Kini saatnya perempuan punya hak setara dengan laki-laki untuk memimpin NTT."

Demikian diungkapkan Emilia Julia Nomleni saat menghadiri acara diskusi publik bertajuk "Perempuan Nusa Tenggara Timur dan Eksploitasi di Era Milenial” yang digelar oleh Gerakan Kebangkitan Rakyat Nusa Tenggara Timur (Gebrak NTT) bertempat di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Kamis, (10/5/18).

Menurut Calon Gubernur NTT yang diusung Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, perempuan memiliki hak politik yang setara dengan kaum laki-laki termasuk hak untuk tampil di depan publik bahkan hak untuk memimpin NTT ke depan.

“Perempuan NTT harus bangkit. Kesetaraan perlu diperjuangkan secara bersama-sama di tengah dominasi laki-laki, termasuk di panggung politik (kekuasaan). Sudah saatnya perempuan NTT berjuang bersama dan tampil sebagai pemimpin NTT,” ungkapnya antusias di hadapan peserta diskusi.

Ia mengaku, Partai PDI Perjuangan sebagai partai politik (parpol) yang mengusungnya untuk bertarung dalam Pilkada NTT 2018, juga sudah siap mempersiapkan kader perempuan sebagai pemimpin. Baginya, perempuan juga memiliki hak politik yang sama untuk tampil sebagai pemimpin di NTT.

Menyoroti persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTT yang selalu menjadi korban eksploitasi dan perdagangan manusia (human trafficking), Ia menegaskan bahwa hal itu juga berkaitan dengan kebijakan politik (publik) menyangkut ketenagakerjaan, ekonomi, kesejahteraan dan pemberdayaan selain aspek penegakan hukum berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Dari perspektif feminis, Saya prihatin dengan persoalan perdagangan manusia di NTT yang mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Mereka bahkan dikirim secara non-proesedural (illegal) untuk bekerja di luar negeri, dengan tingkat pengetahuan yang rendah serta tidak dibekali dengan keterampilan dan kompetensi. Ini persoalan serius yang harus segera diselesaikan. Perempuan NTT bukan objek eksplotasi dan bisnis perdagangan manusia,” ujarnya prihatin.

Ia menilai, tidak ada motivasi lain bagi TKI asal NTT yang harus mengadu nasib ke luar negeri selain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Hal itu juga dipengaruhi oleh akses pendidikan dan sumberdaya perempuan yang rendah serta patronasi budaya patriarki yang cenderung mengesampingkan perempuan dalam tatanan sosial maupun ruang politik untuk memimpin.

“Sudah banyak tenaga kerja asal NTT dipulangkan dalam kondisi tidak bernyawa. Selain karena tuntutan ekonomi, juga masalah pendidikan, lapangan pekerjaan, aspek pemberdayaan serta budaya. Ini persoalan mendasar dan substansial yang harus segera disikapi melalui kebijakan-kebijakan strategis dan sinergis antar-elemen dan lembaga dari pusat hingga daerah,” imbuhnya.

Calon Perempuan tunggal pada Pilgub NTT yang dikenal tegar dan ramah ini bahkan menaruh perhatian serius terkait masalah ekonomi dan pendidikan di NTT jika dirinya diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk memimpin NTT lima tahun mendatang.

“Dua hal mendasar ini ini harus dituntaskan agar tidak lagi menjadi stigma negatif. Perempuan dan anak-anak harus mendapat ruang pemberdayaan agar tidak rentan menjadi korban eksploitasi tenaga kerja. Jika terpilih pada Pilkada NTT, Saya akan fokus kepada upaya pencegahan. Sebab, selama ini yang justru menjadi perhatian ketika persoalan itu sudah terjadi. Padahal, yang paling penting adalah langkah pencegahan, bukan ketika persoalan sudah terjadi. Pola piker (mindset) seperti ini harus diubah,” tegasnya.

Terkait upaya pencegahan, pencinta tenun ikat ini berjanji akan memperkuat memperkuat barisan perempuan di bidang pemberdayaan.

“Harus ada perhatian (atensi) khusus kepada perempuan dan anak-anak. Yang menjadi skala prioritas yakni penguatan peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi berbasis rumah tangga. Perempuan harus diberi ruang pemberdayaan dan peningkatan keterampilan serta kompetensi. Hal itu juga dapat berdampak pada anak-anak yang ditantang untuk tidak keluar daerah atau ke luar negeri dengan mengoptimalkan segala potensi dan keterampilan yang dimiliki. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi, masyarakat dapat meningkatkan usaha-usaha potensial di desanya dan bisa hidup mandiri,” tandasnya.

--- Guche Montero