"Pelatihan vokasi ini diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi calon tenaga kerja agar siap menghadapi dunia kerja, dapat bersaing dan memiliki produktivitas yang tinggi," ungkap Melki.

BETUN, IndonesiaSatu.co-- Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jumat (17/3/2023), menggelar kegiatan Sosialisasi Pelatihan Vokasi dan Pemagangan di Desa Harekakae, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengatakan bahwa tujuan kegiatan tersebut yakni untuk menyebarluaskan informasi terkait upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

"Pelatihan vokasi ini diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi calon tenaga kerja agar siap menghadapi dunia kerja, dapat bersaing dan memiliki produktivitas yang tinggi," ungkap Politisi Golkar yang akrab disapa Melki itu, melansir kabarntt.co

Menurut Ketua DPD I Golkar NTT itu, Pelatihan vokasi harus diselenggarakan di Balai Latihan Kerja (BLK), Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), maupun melalui pemagangan di perusahaa; baik di dalam maupun di luar negeri.

Melki menerangkan, guna mendorong pelatihan vokasi di Kabupaten Malaka, selama menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, dirinya sudah mendorong pembangunan enam Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di Kabupaten Malaka dengan kisaran anggaran mencapai Rp 6 miliar.

"Khusus di Malaka ini, kalau kita bicara vokasi, paling tidak sudah ada tiga BLK yang saya masukan ke Malaka ini. Total sejak tahun 2021 ditambah tahun ini sudah ada enam BLK. Jadi enam BLK Komunitas ini rata-rata per unit menelan biaya Rp 1 miliar. Jadi ada enam miliar yang sudah masuk ke Malaka ini yang kita dorong dari Jakarta untuk bisa dipergunakan oleh masyarakat Malaka," ujar Melki.

Ancaman Pengangguran

Melki Laka Lena menyinggung, saat ini jumlah angkatan kerja Indonesia sangat tinggi yakni mencapai 143,72 juta.

"Untuk NTT, terdapat 2,83 juta yang siap untuk bekerja. Ini adalah potensi bagi kita untuk bisa membuat lapangan pekerjaan di NTT, di Jawa atau di luar negeri, sehingga bisa dioptimalkan," terangnya.

Melki juga menyebut bahwa saat ini angka pengangguran sangat terbuka dan cukup tinggi dengan mayoritas tenaga kerja RI dari sektor informal.

"Pekerja informal Indonesia masih mendominasi. Data dari Kemnaker dan dari Kartu Prakerja, terdapat sekitar enam puluhan juta lebih. Dan itu yang mesti kita optimalkan agar nanti angkatan kerja kita dapat masuk dalam dunia kerja sehingga dapat meningkatkan penghasilan dan pendapatan mereka," imbuhnya.

Tuntutan Revolusi Industri 4.0

Pada kesempatan yang sama, Melki juga menerangkan bahwa saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi revolusi industri 4.0; di mana banyak pekerjaan manusia mulai digantikan oleh mesin.

"Untuk itu, semua harus mempersiapkan diri dengan baik," imbaunya.

Melki menambahkan, jika sebelumnya banyak pekerjaan dilakukan oleh manusia secara fisik, namun era sekarang ini banyak pekerjaan dibantu oleh kecerdasan buatan (artificial intelligence), buatan manusia melalui digital.

"Itulah alasan utama mengapa pentingnya kita sekolah dan belajar, termasuk pelatihan vokasi seperti ini agar nanti kita tidak kalah bersaing dan bisa bekerja dengan baik di luar negeri," katanya.

Melki juga mengingatkan bahwa saat ini kebutuhan tenaga perawat di Jepang, negara-negara di Timur Tengah dan Eropa sangat tinggi.

Untuk itu, ia meminta agar lulusan perawat bisa meningkatkan kompetensinya sehingga bisa bekerja di luar negeri.

"Di NTT banyak perawat. Tetapi (mohon maaf), banyak yang bekerja menjadi tenaga sukarela, tanpa gaji, hanya dapat uang dari kapitasi. Sementara di Jepang, Timur Tengah dan Eropa, butuh banyak sekali perawat. Artinya, jika perawat kita bisa dilatih, disiapkan dengan baik, maka mereka sangat dibutuhkan di luar negeri," jelasnya.

"Untuk mempersiapkan tenaga kerja NTT dengan baik, maka setelah pembangunan ulang gedung BLK NTT, saya akan memperjuangkan agar Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II yang berlokasi di Lombok Timur dengan wilayah binaan meliputi 3 Provinsi (Bali, NTB dan NTT) bisa digeser ke NTT," komit Melki.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala UPTP Latihan Kerja Provinsi NTT, Charles, B. M. Foeh, Camat Malaka Tengah dan perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Malaka.

--- Guche Montero