Kami meminta agar pemerintah dan Pertamina segera turun langsung ke lapangan, melakukan identifikasi dan pengawasan yang kredibel.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto meminta pemerintah untuk meningkatkan pengawasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), agar tidak terjadinya kelangkaan BBM di wilayah tersebut.

Dikutip dari Kompas.com, pernyataan tersebut disampaikannya usai adanya berita viral mengenai mafia BBM ilegal di NTT sebagaimana dibongkar oleh Ipda Rudy Angota Polresta Kupang.

"Kami meminta agar pemerintah dan Pertamina segera turun langsung ke lapangan, melakukan identifikasi dan pengawasan yang kredibel. Jangan sampai kelangkaan tersebut berimplikasi serius terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di bawah," ujar Darmadi dalam keterangannya, Rabu (11/9).

Darmadi mengatakan bahwa para mafia BBM memanfaatkan celah dalam sistem distribusi.

"Mafia BBM yang memanfaatkan celah dalam sistem distribusi BBM bersubsidi adalah cerminan dari ketidakberesan pengawasan di tingkat daerah hingga pusat,” kata Darmadi.

Selain itu, lanjut Darmadi, kelangkaan BBM juga terjadi karena masih adanya dugaan praktik penyelundupan BBM ke negara tetangga.

“Memang NTT, khususnya Pulau Timor ini adalah wilayah perbatasan. Tapi bukan berarti pengawasan abai sehingga banyak celah pelanggaran yang dilakukan,” kata dia.

Terbongkarnya Sindikat BBM Ilegal di NTT

Diberitakan sebelumnya, Nama Ipda Rudy Soik yang bertugas di Polresta Kupang, NTT mendadak ramai diperbincangkan di media sosial.

Sebab, Ipda Rudy disebut telah membongkar sindikat BBM ilegal dan perdagangan manusia di NTT. Namun, ia justru dimutasi ke Papua. Atas keputusan itu, Rudy kemudian meminta keadilan kepada Kapolri Listyo Sigit.

Awalnya, Rudy memimpin operasi untuk membongkar mafia bahan bakar minyak bersubsidi yang diduga melibatkan anggota Polda NTT.

Kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat dan temuan tim soal kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Pulau Timor.

Setelah diselidiki, kelangkaan tersebut terjadi karena adanya permainan jaringan mafia yang terdiri dari beberapa tingkatan. Pelaku yang tergabung dalam tim pengepul mendapatkan banyak barcode dari oknum pegawai pemerintah untuk membeli BBM bersubsidi.*

--- Hendrik Penu