OPINI Berkunjung ke Tiongkok, Martabat Tanah Timor "Dijual" Wakil Gubernur NTT 20 Nov 2026 08:13
Bagaimana menjamin bahwa investasi baru tidak mengulangi persoalan pengawasan, reklamasi, dan pemulihan lingkungan yang telah ditemukan dalam praktik pertambangan mangan di Timor Barat?
Oleh: B. Mario Yosryandi Sara*
Kunjungan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, bersama sejumlah bupati dan wakil bupati ke Provinsi Jiangxi, Tiongkok, pada 15–19 November 2026, perlu dibaca secara kritis melampaui sekadar agenda diplomasi ekonomi antardaerah dan negara. Di balik kepentingan pembukaan investasi global, transfer teknologi, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan, terdapat suatu persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius dari masyarakat NTT; ke mana arah kerja sama investasi tersebut akan membawa masa depan Sumber Daya Alam (SDA) NTT, khususnya mineral di Pulau Timor?
Pertanyaan di atas bukan tanpa alasan. Dalam rangkaian audiensi dengan para investor dan pemerintah di Jiangxi pada 17 November 2026, delegasi NTT bertemu dengan 13 perusahaan Tiongkok dari berbagai sektor. Salah satu perusahaan yang hadir adalah Green Mountain Resources, yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan perdagangan mineral. Selain itu, pemerintah Kabupaten Belu, Malaka, dan Timor Tengah Utara (TTU) turut memperkenalkan potensi kerja sama di sektor pertambangan mineral. Dengan demikian, pertambangan bukan lagi suatu kemungkinan yang dibayangkan publik, melainkan telah masuk dalam pembicaraan penjajakan investasi antara pemerintah daerah dan para pelaku usaha di Tiongkok.
Persoalannya tidak terletak pada larangan pemerintah daerah menjalin hubungan ekonomi internasional. Investasi asing, perdagangan, dan transfer teknologi merupakan bagian dari dinamika ekonomi global. Namun, ketika sumber daya mineral menjadi salah satu komoditas yang ditawarkan kepada investor, Wakil Gubernur NTT harus menjelaskan secara transparan; mineral apa yang sedang dipromosikan, wilayah mana yang menjadi sasaran, perusahaan mana yang berminat, bagaimana skema pembiayaan dan pengelolaannya, dan siapa yang akan menanggung konsekuensi akibat kerusakan ekologisnya?
Kiranya, pada bagian ini topik dari tulisan ini memperoleh relevansi sebagai kritik politik-ekonomi. Bukan berarti telah terjadi transaksi jual beli tanah atau penyerahan konsesi pertambangan kepada perusahaan Tiongkok. Hingga informasi yang tersedia, pertemuan tersebut masih berada pada tahap penjajakan dan belum menghasilkan kesepakatan. Akan tetapi, ketika tanah, mineral, dan ruang hidup masyarakat mulai diperkenalkan sebagai peluang investasi komoditas, publik berhak mempertanyakan apakah Wakil Gubernur bersama rombongan sedang mempromosikan pembangunan yang berpihak pada masyarakat atau justru membuka jalan bagi ekspansi kapital ekstraktif?
Jiangxi dan Kepentingan Industri Mineral Tiongkok
Untuk memahami konteks kunjungan tersebut, penting melihat karakter ekonomi Provinsi Jiangxi. Dalam Foreign Investment Guide of the People's Republic of China edisi 2025, yang diterbitkan Kementerian Perdagangan Tiongkok, Jiangxi digambarkan sebagai salah satu wilayah dengan kekayaan sumber daya mineral terbesar di Tiongkok. Provinsi ini dikenal sebagai pusat tembaga kuno, pusat tungsten dunia, pusat litium Asia, serta salah satu kawasan penting industri tanah jarang.
Jiangxi, selain wilayah administratif yang memiliki kepentingan perdagangan, juga Provinsi yang mempunyai basis industri nonferrous metals, pertambangan, pengolahan mineral, manufaktur, dan industri strategis yang terhubung dengan rantai pasok global. Salah satu perusahaan penting dari provinsi tersebut, Jiangxi Copper, memiliki kegiatan usaha dalam pertambangan, pengolahan, peleburan, serta perdagangan produk tembaga dan berbagai logam lainnya. Perusahaan ini pun mengembangkan jaringan usaha internasional, termasuk investasi di sejumlah negara.
Karakter industri tersebut memberikan konteks penting untuk menelusuri kepentingan ekonomi yang mungkin berkembang melalui kemitraan Jiangxi dan NTT. Saat ini, Tongkok merupakan salah satu kekuatan utama dalam industri mineral dunia. Kebutuhan terhadap bahan baku untuk industri baja, kendaraan listrik, baterai, teknologi energi, dan manufaktur mendorong perusahaan-perusahaan Tiongkok memperluas akses terhadap sumber daya mineral di berbagai negara selatan, salah satunya Indonesia.
Dengan alasan tersebut, mineral bukan semata-mata komoditas perdagangan. Ia merupakan bagian dari strategi industri, keamanan pasokan bahan baku, dan persaingan penguasaan rantai nilai global. Negara atau wilayah yang memiliki sumber daya mineral memiliki posisi tawar strategis, tetapi juga menghadapi risiko menjadi pemasok bahan mentah ketika tidak mempunyai kemampuan teknologi, modal, dan kebijakan industri untuk mengendalikan proses pengolahan serta distribusi nilai tambah (surplus value).
Pulau Timor berada dalam wilayah yang perlu diperhatikan. Dokumen Peta Potensi Investasi Daerah Provinsi NTT 2024 yang disusun DPMPTSP NTT bersama tim dari Universitas Nusa Cendana, mengidentifikasi mangan sebagai salah satu komoditas unggulan Zona II, yakni kawasan Pulau Timor yang mencakup enam kabupaten; Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, dan Malaka.
Dokumen tersebut menjelaskan bahwa struktur geologi Pulau Timor memungkinkan keberadaan potensi mangan dalam jumlah besar. Bahkan, laporan itu menyebut kualitas bijih mangan di Timor sebagai salah satu yang terbaik. Mangan dibutuhkan untuk industri baja dan juga menjadi salah satu bahan baku yang digunakan dalam teknologi baterai kendaraan listrik.
Kemudian, dokumen yang sama juga mengungkapkan bahwa sebagian besar bijih mangan NTT selama ini dibawa ke luar daerah dengan pasar yang mencakup Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, dan sejumlah negara di Eropa. Artinya, hubungan antara sumber daya mineral Timor dan pasar internasional, termasuk Tiongkok, bukan sesuatu yang sepenuhnya baru.
Pertanyaan selanjutnya adalah; apakah penjajakan investasi kali ini akan mengubah posisi Timor dalam rantai pasok mineral global, atau justru memperkuat strategi lama ketika daerah menyediakan bahan mentah sementara keuntungan besar terkonsentrasi pada pemilik modal (investor), teknologi, pengolahan, dan jaringan perdagangan?
Rapor Merah Investasi Mineral Tiongkok di Indonesia
Keterlibatan perusahaan Tiongkok dalam industri mineral Indonesia perlu menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah di NTT. Pengalaman di Morowali (Sulawesi Tengah), Weda Bay dan Pulau Obi di Maluku Utara, memperlihatkan jika ekspansi industri mineral yang dimanisfestasi dengan kepentingan hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, dan transisi energi, tidak otomatis menghasilkan keadilan sosial maupun keberlanjutan ekologis bagi masyarakat dan lingkungan setempat.
Indonesia telah menjadi salah satu pusat utama produksi dan pengolahan nikel dunia. Investasi perusahaan Tiongkok memainkan peranan kunci dalam perkembangan industri tersebut. Namun, pertumbuhan kapasitas produksi dan nilai ekspor juga disertai persoalan lingkungan, keselamatan kerja, konflik agraria, dan tata kelola industri.
Berdasarkan hasil penelitian Business and Human Rights Resource Centre (BHRC), mencatat 96 dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan lingkungan yang berkaitan dengan investasi Tiongkok di sektor mineral transisi di Indonesia selama periode 2023–2025. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan negara-negara lain. Sebanyak 90 dari 96 kasus berkaitan dengan sektor nikel.
Dari keseluruhan kasus di Indonesia, 71 kasus berhubungan juga dengan kegiatan pengolahan, 17 kasus dengan ekstraksi mineral, dan dua kasus dengan tahap pengembangan proyek. Tiga pusat industri, yakni Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), dan proyek-proyek nikel di Pulau Obi, tercatat menyumbang 59 pelanggaran. Temuan tersebut mencakup persoalan pencemaran air, tanah, dan udara, keselamatan pekerja, dugaan pelanggaran hak masyarakat adat, intimidasi terhadap aktivis lingkungan, serta persoalan persetujuan masyarakat terdampak. Namun, skala dan konsentrasinya cukup untuk menunjukkan, ekspansi industri mineral membutuhkan pengawasan yang serius.
Sementara itu, laporan Climate Rights International (CRI) pada Oktober 2025, berjudul "Does Anyone Care? The Human, Environmental, and Climate Toll of Indonesia's Nickel Industry", mendokumentasikan hasil wawancara dengan 93 orang yang tinggal atau bekerja di sekitar kawasan pertambangan dan pengolahan nikel di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.
Laporan tersebut menguraikan keluhan masyarakat mengenai pencemaran air dan udara, gangguan kesehatan, kerusakan mata pencaharian pertanian dan perikanan, pengambilalihan lahan, relokasi paksa, kompensasi yang tidak adil, serta kondisi keselamatan kerja yang berbahaya. Kasus lain yang disoroti adalah penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara untuk memasok energi kawasan industri nikel.
Temuan itu memperlihatkan sebuah kontradiksi dalam ekonomi transisi energi global. Mineral yang dipromosikan sebagai bahan baku kendaraan listrik dan teknologi rendah karbon justru dapat diproduksi lewat proses yang menghasilkan kerusakan ekologis dan emisi tinggi. Dengan kata lain, label mineral transisi tidak otomatis menjadikan seluruh proses produksinya berkelanjutan.
Karenanya, pemerintah NTT tidak cukup hanya menjadikan besaran investasi, nilai perdagangan, jumlah perusahaan yang berminat, atau potensi ekspor sebagai parameter keberhasilan kerja sama. Pengalaman industrialisasi nikel di Indonesia sejatinya memperlihatkan jika investasi dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan persoalan sosial dan kerusakan ekologis yang harus ditanggung masyarakat setempat dalam jangka panjang.
Tanah Timor Bukan untuk Pertambangan
Persoalan berikutnya adalah kondisi ekologis Pulau Timor. Pulau ini memiliki karakteristik bentang alam yang rentan, dengan ketergantungan masyarakat terhadap lahan pertanian, sumber air, dan ekosistem lokal. Dalam wilayah yang menghadapi tantangan ketersediaan air dan ketidakpastian iklim, perubahan bentang alam akibat aktivitas ekstraktif harus diperhitungkan secara serius.
Masyarakat tidak perlu menunggu kerusakan ekologis berskala besar untuk memahami risikonya. Di Timor Barat, persoalan reklamasi tambang mangan masih menjadi tantangan krusial. Dari sejumlah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP), belum ada perusahaan yang melaksanakan reklamasi secara memadai. Lemahnya pengawasan, persoalan perizinan, keterbatasan kompetensi perusahaan, dan minimnya keterlibatan masyarakat, turut memperburuk kondisi tersebut.
Rencana reklamasi yang disusun perusahaan pun belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi ekologis dan sosial masyarakat setempat. Pemulihan lingkungan tidak cukup dilakukan melalui aktivitas reboisasi, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan karakteristik wilayah, termasuk penyediaan sumber air dengan embung, revegetasi, serta pemanfaatan lahan untuk pertanian.
Reklamasi bukan sebatas kewajiban administratif, itu merupakan tanggung jawab perusahaan untuk memulihkan tanah, ekosistem, dan fungsi lingkungan pascatambang. Karena itu, rekam jejak pengelolaan tambang mangan di Timor Barat perlu menjadi bahan evaluasi sebelum pemerintah membuka peluang ekspansi investasi mineral baru.
Bagaimana mungkin pemerintah menawarkan peluang pertambangan kepada investor asing ketika masalah mendasar mengenai pemulihan lahan bekas tambang di wilayah sendiri belum terselesaikan? Bagaimana menjamin bahwa investasi baru tidak mengulangi persoalan pengawasan, reklamasi, dan pemulihan lingkungan yang telah ditemukan dalam praktik pertambangan mangan di Timor Barat?
Kerusakan ekologis tidak berhenti pada lubang tambang. Pembukaan lahan dapat meningkatkan erosi, mengubah aliran air permukaan, mengganggu daerah tangkapan air, dan memengaruhi produktivitas pertanian. Jika pengelolaan limbah dan sedimentasi tidak memadai, maka dampaknya dapat menjalar ke sungai, sumber air, hingga wilayah pesisir.
Siapa yang Memperoleh Keuntungan dari Proyek Pertambangan?
Dalam ekonomi politik ekstraktif, hambatan paling mendasar untuk diperhatikan bukan hanya soal siapa yang akan memiliki manfaat kekayaan alam, tetapi siapakah yang kemudian memiliki akses untutk menguasai proses produksi dan memperoleh bagian terbesar dari nilai ekonomi yang dihasilkan.
Ketika pemerintah daerah menawarkan potensi mineral kepada investor asing, maka posisi tawar daerah harus mendapatkan atensi serius. Apakah masyarakat di pedesan Timor akan mendapatkan pekerjaan dengan standar upah dan keselamatan yang layak? Apakah pengolahan mineral akan dilakukan di dalam daerah? Apakah perusahaan akan membangun fasilitas pengolahan yang memberikan nilai tambah bagi ekonomi daerah? Apakah pemerintah daerah mempunyai kapasitas untuk mengawasi seluruh proses produksi dan pengelolaan limbah secara berkala, konsisten dan transparan?
Pertanyaan tersebut penting karena investasi tidak selalu identik dengan distribusi kesejahteraan semata. Di berbagai banyak proyek ekstraktif, nilai ekonomi yang besar dapat terkonsentrasi pada para pemegang saham atau pemilik modal, perusahaan pengolahan, pemilik teknologi, dan jaringan perdagangan internasional. Sementara masyarakat di sekitar wilayah tambang menghadapi transisi tata ruang, kehilangan akses terhadap tanah, tekanan lingkungan, dan ketidakpastian sumber penghidupan yang layak.
Pemerintah daerah harus menghindari corak pembangunan yang hanya menjadikan kekayaan alam sebagai komoditas untuk menarik modal. Sebab, posisi tawar suatu wilayah tidak dapat dihitung hanya berdasarkan kandungan mineral di dalam tanahnya. Ada sejarah sosial, hak penguasaan tanah, pengetahuan lokal, sistem pertanian, sumber air, dan hubungan masyarakat dengan alam yang tidak tercermin dalam neraca investasi.
Karana bagi masyarakat adat dan komunitas lokal yang mendiami Pulau Timor, tanah merupakan ruang hidup, identitas, serta warisan antargenerasi. Maka dari itu, setiap rencana investasi yang berpotensi mengubah penguasaan dan penggunaan tanah, harus didahului konsultasi dan persetujuan masyarakat yang akan terdampak.
* Penulis adalah Peneliti dan Diaspora NTT di Jakarta.
Komentar