Breaking News

TAJUK Di Mana Wakil Presiden Gibran? 30 Mar 2026 06:41

Article image
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Ist)
Pada akhirnya, kepemimpinan sejati diuji dalam situasi krisis yakni melalui ketegasan, ketenangan, tanggung jawab, serta kemampuan untuk menginspirasi dan bekerja sama di tengah kesulitan.

Pada akhir Maret 2026 ini, Indonesia sedang menghadapi tekanan multidimensi yang mencakup pelemahan rupiah, tekanan fiskal, hingga gejolak sosial. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika global yang memburuk, khususnya eskalasi konflik antara Iran versus Amerika Serikat-Israel.

Perang di Timur Tengah telah menimbulkan dampak sistemik terhadap ekonomi global, termasuk gangguan pada jalur perdagangan strategis seperti Selat Hormuz yang menyalurkan sekitar 20% pasokan minyak dunia, serta memicu lonjakan harga energi global.

Bagi Indonesia, sebagai negara berkembang yang sensitif terhadap fluktuasi eksternal, implikasinya sangat signifikan. Konflik ini berpotensi memperparah tekanan nilai tukar, meningkatkan inflasi akibat kenaikan harga energi, menekan pasar keuangan domestik, serta memengaruhi daya beli masyarakat. Dengan demikian, tekanan yang dialami Indonesia tidak hanya bersumber dari faktor internal, tetapi juga merupakan bagian dari imported crisis akibat instabilitas geopolitik global.

Dalam menghadapi tekanan tersebut, Presiden Prabowo Subianto tampak menjadi figur utama yang memikul beban, sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka relatif kurang terlihat dalam artikulasi publik.

Kondisi ini mulai menimbulkan keresahan. Di tengah krisis kompleks yang menyentuh aspek ekonomi makro hingga stabilitas sosial, publik jarang melihat maupun mendengar peran Wakil Presiden. Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: dalam krisis, diam bukanlah sikap netral.

Publik berhak mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh wakil presiden. Jika Prabowo berdiri di garis depan, mengapa Gibran seolah menghilang dari radar? Minimnya kehadiran ini memicu berbagai spekulasi, mulai dari strategi senyap, keterbatasan kapasitas, hingga kegagalan membaca momentum.

Dari perspektif teori kebijakan publik, kondisi ini mencerminkan potensi defisit koordinasi dan komunikasi antar-aktor eksekutif utama. Teori rasional dalam kebijakan publik menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang terkoordinasi guna memaksimalkan efektivitas respons. Absennya Wakil Presiden dalam komunikasi publik berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat sekaligus melemahkan efektivitas kebijakan, terutama dalam situasi krisis yang menuntut respons cepat dan kredibel.

Dari sudut pandang filsafat politik, khususnya teori social contract, negara memiliki kewajiban menjaga keamanan ekonomi dan sosial warganya. Kehadiran publik Wakil Presiden bukan sekadar simbol formal, melainkan bagian dari pemenuhan kontrak sosial untuk menjaga legitimasi moral pemerintahan. Minimnya peran publik dapat memicu krisis kepercayaan, di samping krisis ekonomi itu sendiri.

Sebagai perbandingan, pengalaman Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004–2009 menunjukkan pola kerja sama yang konstruktif. Kalla terlibat aktif sebagai mediator dalam konflik Aceh, memperlihatkan peran wakil presiden yang sinergis, strategis, dan kredibel dalam meredam krisis sosial-politik yang kompleks.

Dalam konteks saat ini, minimnya keterlibatan Gibran tidak boleh menimbulkan kesan keterbatasan pengalaman maupun kompetensi dalam menghadapi isu multidimensi yang kompleks dan lintas sektor. Hal ini justru menegaskan kebutuhan mendesak bagi Wakil Presiden untuk meningkatkan kapasitas, memperkuat peran, serta mengoptimalkan tim pendukung agar kontribusi eksekutif dapat dirasakan secara nyata oleh publik.

Presiden dan Wakil Presiden perlu tampil bersama sebagai simbol kepemimpinan yang solid, inspiratif, dan kolaboratif. Kehadiran kolektif keduanya tidak hanya menenangkan publik dan meningkatkan kepercayaan, tetapi juga memperkuat efektivitas respons negara terhadap gejolak ekonomi, sosial, dan geopolitik.

Pada akhirnya, kepemimpinan sejati diuji dalam situasi krisis yakni melalui ketegasan, ketenangan, tanggung jawab, serta kemampuan untuk menginspirasi dan bekerja sama di tengah kesulitan.

Salam Redaksi IndonesiaSatu.co

Komentar