Apa yang terjadi ketika target pembangunan berjalan lebih cepat daripada pertimbangan terhadap ruang sosial yang sudah ada?

Pagi itu di SD Negeri Wolomoni, Desa Niawula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, suasana belum sepenuhnya kembali pada ritme belajar seperti biasa. Anak-anak masih berada di sekitar lingkungan sekolah, sementara para guru bersiap memulai aktivitas harian. Namun ketenangan itu perlahan berubah menjadi kegelisahan yang sulit diabaikan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun pada Senin, 8 Juni 2026, sekitar pagi hingga menjelang siang, aktivitas alat berat mulai memasuki area yang berdekatan dengan sekolah. Sebuah ekskavator terlihat bergerak di sisi bangunan sekolah. Kehadirannya bukan sekadar melintas di kejauhan, melainkan memasuki ruang yang sangat dekat dengan struktur kelas.

Pada momen itu, pagar sekolah yang selama ini menjadi batas simbolik antara ruang belajar dan dunia luar dilaporkan sudah tidak lagi utuh. Pagar tersebut dijebol, membuka jalur yang seharusnya tidak pernah menjadi lintasan alat berat. Bersamaan dengan itu, suasana di sekitar sekolah berubah tegang: bukan lagi ruang pendidikan yang tenang, melainkan area yang dipenuhi suara mesin dan debu proyek.

Di salah satu titik, bagian fondasi bangunan sekolah digali. Tanah yang selama bertahun-tahun menopang ruang kelas anak-anak mulai diambil. Tidak lama kemudian, bagian tersebut dihancurkan agar ekskavator dapat bergerak lebih leluasa menuju area belakang lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Yang paling mengusik adalah momen ketika, dalam dokumentasi yang beredar, seorang berpakaian loreng terlihat berdiri di dekat struktur sekolah dan memotong tiang penyangga ruang kelas. Tiang yang seharusnya menopang keselamatan bangunan justru diputus dalam situasi yang tampak tergesa. Di saat yang sama, ekskavator terus bergerak, seolah ruang sekolah hanya bagian dari jalur teknis yang harus dibersihkan.

Sekolah yang biasanya menjadi ruang tanya jawab anak-anak, berubah menjadi lanskap yang tidak lazim: suara logam, mesin berat, dan tanah yang terbelah. Guru dan warga sekitar menyaksikan dengan cemas, sebagian tidak menyangka bahwa batas sekolah dapat ditembus sedemikian jauh oleh proyek pembangunan.

Di belakang bangunan sekolah itu, rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih disebut akan berdiri. Namun bagi masyarakat yang menyaksikan langsung, yang paling membekas bukanlah rencana bangunan baru, melainkan kerusakan yang sudah terjadi pada ruang pendidikan yang ada.

Kemarahan pun muncul. Tokoh adat dan warga setempat mempertanyakan keputusan yang memungkinkan alat berat masuk dan merusak bagian dari sekolah. Bagi mereka, ini bukan sekadar persoalan jalur proyek, tetapi juga soal penghormatan terhadap ruang yang selama ini menjadi tempat anak-anak belajar dan tumbuh.

Dalam kerangka pembangunan, peristiwa ini memperlihatkan ketegangan antara target dan nilai. Program Koperasi Desa Merah Putih memang membawa ambisi besar: memperkuat ekonomi desa melalui percepatan pembentukan koperasi di berbagai wilayah.

Namun dalam situasi seperti ini, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apa yang terjadi ketika target pembangunan berjalan lebih cepat daripada pertimbangan terhadap ruang sosial yang sudah ada?

Di sinilah relevansi kritik Albert O. Hirschman dalam The Strategy of Economic Development (1958) menjadi terasa. Ia menyebut risiko “tunnel vision”, yakni ketika fokus pada pencapaian target membuat kebijakan kehilangan kemampuan melihat dampak samping yang justru paling penting bagi masyarakat.

Dalam konteks Wolomoni, yang tampak bukan hanya percepatan pembangunan, tetapi juga terabaikannya ruang sosial dalam proses tersebut.

Pagi di SD Negeri Wolomoni tidak berakhir seperti biasanya. Ia berubah menjadi catatan tentang bagaimana ruang pendidikan dapat terganggu oleh logika pembangunan yang terlalu tergesa.

Di balik debu, suara mesin, dan pagar yang runtuh, tersisa satu pertanyaan yang gaungnya lebih panjang daripada suara ekskavator itu sendiri: jika sekolah dapat tersisih demi target pembangunan, lalu di mana sebenarnya posisi pendidikan dalam prioritas negara?

Ketika terjadi konflik antara proyek ekonomi dan fasilitas pendidikan, standar utamanya seharusnya jelas: pendidikan tidak boleh dikorbankan. Proyek dapat diatur ulang, dipindahkan, atau dimodifikasi. Namun kerusakan pada proses belajar anak-anak sering kali meninggalkan dampak jangka panjang yang jauh lebih sulit dipulihkan.

Kasus ini tidak dapat dilepaskan dari konteks percepatan program Koperasi Desa Merah Putih yang ditetapkan sebagai agenda nasional dengan target besar pembentukan puluhan ribu koperasi di seluruh Indonesia.

Dalam situasi seperti ini, terdapat risiko bahwa kebijakan publik terjebak pada apa yang disebut Max Weber dalam Economy and Society (1922) sebagai rasionalitas instrumental, yakni ketika tindakan birokrasi semata-mata diarahkan pada pencapaian target dan efisiensi teknis, tanpa mempertimbangkan nilai sosial yang lebih luas.

Ketika rasionalitas semacam ini mendominasi, keberhasilan diukur hanya dari seberapa cepat proyek berjalan atau seberapa cepat target tercapai, bukan dari dampak sosial yang ditimbulkan.

Dalam konteks Wolomoni, jika benar fasilitas sekolah dikorbankan demi akses proyek, hal itu menunjukkan bagaimana logika target dapat menggeser pertimbangan etis dan sosial yang seharusnya menjadi dasar pembangunan.

Salam Redaksi IndonesiaSatu.co