"Direktorat ini tidak boleh dianggap sebelah mata. Aparat yang menangani harus memiliki hati dan keahlian khusus,” ujar Saraswati.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (Jarnas Anti TPPO) menggelar diskusi penting bersama Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, serta sejumlah pimpinan lembaga terkait dalam rangkaian Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16HAKTP).

Ketua Umum Jarnas Anti TPPO, Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo, membeberkan situasi terkini kasus TPPO di Indonesia.

Saraswati menyoroti daerah prioritas; seperti Batam, NTT, Surabaya, Sulawesi Utara, dan Bali sebagai wilayah dengan angka kasus tinggi.

Politisi Partai Gerindra itu mengusulkan revisi UU TPPO, terutama terkait perlindungan anak di bawah umur 18 tahun yang harus diperlakukan sebagai korban, tanpa memperhitungkan persetujuan.

Selain itu, Saraswati menekankan pentingnya penguatan Direktorat TP PPA-PPO Mabes Polri, baik dari segi kapasitas aparat maupun profesionalisme.

“Direktorat ini tidak boleh dianggap sebelah mata. Aparat yang menangani harus memiliki hati dan keahlian khusus,” ujar Saraswati.

Batam Sebagai Fokus Utama

Sementara Ketua Harian Jarnas Anti TPPO, Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus, mengatakan bahwa Batam menjadi kota sentral bagi sindikat TPPO sebagai transit pekerja migran ke luar negeri.

Rohaniwan Katolik itu mengungkap keberadaan jaringan mafia yang bekerja secara sistematis, bahkan melibatkan oknum aparat.

“Modusnya beragam, mulai dari pekerjaan rumah tangga hingga eksploitasi seksual,” bebernya.

Bangun Komitmen Bersama

Pertemuan tersebut mendapat sambutan positif dari Wamen PPPA dan lembaga terkait.

Brigjen (Pol) Desy Andriani berkomitmen meneruskan informasi yang disampaikan Jarnas Anti TPPO ke pimpinan Polri.

Rahayu Saraswati menutup diskusi dengan menyampaikan rencana peluncuran Catatan Tahunan 2024 bersamaan dengan Peringatan Hari Pekerja Migran Internasional pada 18 Desember mendatang di Batam.

Hadir dalam diskusi tersebut Brigjen (Pol) Desy Andriani, Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak/Pidana Perdagangan Orang Mabes Polri, Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani, Ketua KPAI Ai Maryati Solihah, serta perwakilan dari Kemen PPPA.

--- Guche Montero