Dituduh menyuburkan klaim politik luar negeri lewat detail mahkota vasal Tiongkok dan sistem politik mirip Jepang, KOCCA kini terancam tarik kembali seluruh dana subsidi beserta bunganya

JAKARTA IndonesiaSatu.co – Rangkaian kontroversi yang membelit drama romansa sejarah alternatif terbaru, 'Perfect Crown', kini memasuki babak baru yang jauh lebih serius. Protes publik tidak lagi hanya menyasar lini kreatif, melainkan telah bergeser menjadi skandal politik setelah terungkap bahwa proyek tersebut didanai langsung oleh uang pajak masyarakat melalui subsidi pemerintah.

Drama yang dibintangi oleh Byeon Woo Seok ini diketahui terpilih sebagai proyek yang menerima dukungan produksi dari Korea Creative Content Agency (KOCCA)—sebuah lembaga semi-pemerintah di bawah naungan Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan. Nilai kucuran dana publik yang diterima tim produksi dilaporkan mencapai hampir 2 miliar KRW (sekitar Rp23,3 miliar / 1,3 juta USD).

Detail Adegan yang Memicu Kemarahan Publik

Gelombang boikot dan kritik tajam netizen memuncak pasca-penayangan episode pada 15 Mei 2026. Penonton menemukan beberapa elemen visual dan dialog yang dinilai secara fatal merendahkan kedaulatan sejarah Korea di mata internasional:

• Kasus Mahkota Guryumyeollyugwan: Karakter Pangeran Agung Ian (diperankan oleh Byeon Woo Seok) kedapatan mengenakan guryumyeollyugwan (mahkota seremonial dengan 9 jalur manik-manik), yang secara historis merupakan simbol bagi pemimpin negara taklukan atau negara vasal (vassal state). Padahal, sebagai penguasa negara independen, ia seharusnya mengenakan sibimyeollyugwan (12 jalur manik-manik) yang melambangkan status kaisar berdaulat.
• Yel-Yel Cheonse vs Manse: Dalam adegan di pengadilan, para pejabat istana meneriakkan kalimat "Cheonse!" (Dirgahayu Seribu Tahun)—seruan yang secara hierarki politik Asia Timur kuno khusus ditujukan untuk negara bawahan. Mereka tidak menggunakan kata "Manse!" (Dirgahayu Sepuluh Ribu Tahun) yang merupakan hak eksklusif kekaisaran berdaulat penuh.

Netizen dan pakar sejarah khawatir representasi ceroboh ini akan dijadikan alat legitimasi politik oleh pihak asing untuk memperkuat "Proyek Timur Laut" (Northeast Project)—sebuah klaim kontroversial yang mencoba memasukkan sejarah kuno Korea sebagai bagian dari wilayah historis Tiongkok.

Tudingan Infiltrasi Sudut Pandang Kolonial Jepang

Selain isu Tiongkok, struktur dunia fiksi dalam 'Perfect Crown' juga dikritik karena dianggap mengadopsi elemen budaya dan perspektif sejarah kolonial Jepang:

• Struktur Pemerintahan: Sistem politik di dalam drama memperlihatkan posisi perdana menteri yang diwariskan secara turun-temurun serta pangeran agung yang bertindak sebagai wali penguasa (regent), alih-alih ibu suri (queen dowager). Sistem ini dinilai meniru persis struktur politik Jepang masa lalu.
• Narasi Imperialis: Premis drama yang menggambarkan dunia alternatif di mana Korea tidak pernah dijajah Jepang namun tetap mempertahankan sistem monarki absolut dan kasta sosial yang kaku, dituduh kembar dengan narasi propaganda kekaisaran Jepang era kolonial.

Pembelaan Tim Produksi vs Peringatan Akademisi

Menanggapi badai kritik tersebut, tim produksi sebelumnya sempat mengeluarkan pembelaan dengan bersembunyi di balik tameng kebebasan kreatif. Mereka menyatakan bahwa karena drama ini bergenre fiksi sejarah alternatif (alternate-history romance), maka reinterpretasi bebas sangat diperbolehkan.

"Kebebasan dramatis (dramatic liberties) adalah kode curang (cheat code) utama dalam proyek ini," tulis pernyataan tim produksi.

Namun, argumen tersebut langsung dipatahkan oleh para kritikus dan akademisi ternama. Profesor Seo Kyung Duk ikut mengeluarkan peringatan keras bahwa sejarah tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai properti dongeng yang bisa dipinjam secara selektif tanpa memedulikan dampak geopolitik modern. Ia mengingatkan bahwa negara-negara tetangga dapat mengeksploitasi drama ini sebagai alat distorsi resmi yang didukung pemerintah Korea sendiri.

Implikasi Hukum dan Ancaman Pengembalian Dana

Pihak KOCCA langsung menjadi sasaran tembak karena dianggap teledor dan gagal melakukan pengawasan historis sebelum meloloskan anggaran miliaran tersebut. Perwakilan KOCCA berkilah bahwa pada saat evaluasi awal, tim juri hanya memeriksa proposal proyek, sinopsis, dan sebagian kecil draf naskah.

Guna meredam amarah publik, KOCCA mengumumkan dua langkah darurat:

• Syarat Ketat Mulai Sekarang: Mewajibkan seluruh promotor yang mengajukan bantuan dana untuk menyerahkan rencana konsultasi dan rencana verifikasi sejarah sejak tahap awal pendaftaran.
• Sanksi Finansial 'Perfect Crown': Drama ini saat ini sedang menunggu evaluasi akhir terkait program bantuan produksi KOCCA. Jika proyek ini dinyatakan gagal dalam evaluasi akhir, tim produksi wajib mengembalikan seluruh dana subsidi 2 miliar KRW secara utuh beserta akumulasi bunganya.

--- Stella Josephine