"Kita tidak bisa berjalan lambat. Kita harus berlari, berjejaring dan bersinergi agar NTT tidak tertinggal tetapi justru melompat menjadi provinsi masa depan,” kata Gubernur Melki.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus berkomitmen menjalankan program prioritas nasional Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Komitmen itu ditunjukkan melalui rapat koordinasi antara Gubernur NTT, Melki Laka Lena dengan Tim Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) RI yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur NTT, Rabu (30/7/2025).

Dalam rakor tersebut, beberapa poin pembahasan yakni percepatan pelaksanaan program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, Ketahanan Pangan, penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) hingga penyelundupan barang, khususnya di wilayah NTT yang memiliki tantangan geografis dan kerentanan sosial tertentu.

Hadir pula dalam Rakor tersebut Wakil Gubernur Johni Asadoma, Forkopimda NTT, Pimpinan OPD, serta seluruh Tim Staf Ahli Kemenkopolhukam RI yang terdiri dari para pakar lintas bidang: ketahanan nasional, ideologi dan konstitusi, hubungan antar lembaga, transformasi digital, serta analis SDM dan keamanan nasional.

Percepatan Implementasi Program Prioritas

Dalam sambutannya, Gubernur Melki menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk mendorong percepatan implementasi program prioritas yang menjadi bagian dari agenda besar nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Gubernur Melki menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk menjadikan NTT sebagai provinsi yang sehat, sejahtera, dan berkelanjutan.

“Kami sangat menyambut baik kehadiran tim Kemenkopolhukam. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam memastikan program nasional benar-benar sampai dan dirasakan masyarakat di NTT. Bagi kami, energi besar ini harus diakselerasi menjadi langkah nyata bagi NTT yang maju, sehat, bersaudara, dan berkelanjutan,” kata Gubernur Melki.

Gubernur juga menyinggung pentingnya pendekatan cinta kritis dan tujuh pilar pembangunan daerah sebagai bagian dari kontribusi NTT terhadap arah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menutup pertemuan, Gubernur Melki kembali menekankan bahwa NTT siap menjadi contoh dalam pelaksanaan program-program nasional jika seluruh pemangku kepentingan bersatu dan bekerja dalam semangat kolaboratif.

“Waktu menuju Indonesia Emas 2045 tinggal beberapa tahun lagi. Kita tidak bisa berjalan lambat. Kita harus berlari, berjejaring dan bersinergi agar NTT tidak tertinggal tetapi justru melompat menjadi provinsi masa depan,” pungkasnya.

Strategis Namun Tantangan Kompleks

Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Kemenkopolhukam, Marsda TNI Oka Prawira, M.Si. (Han), menyampaikan bahwa NTT adalah wilayah yang sangat strategisnamun memiliki tantangan kompleks, terutama dalam isu perdagangan orang, penyelundupan barang, ketahanan pangan, dan ketimpangan layanan publik.

“Kami datang untuk mendengar langsung dari daerah dan memberikan rekomendasi strategis kepada Presiden. NTT memiliki posisi geopolitik yang krusial, namun juga rentan terhadap tindak pidana lintas negara seperti TPPO dan penyelundupan. Oleh karena itu, fokus kami adalah memperkuat kualitas SDM, membangun kemandirian pangan dan air, serta mengawal implementasi program-program prioritas,” ujar Marsda Oka.

Marsda Oka mengatakan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan biasa, tetapi juga benteng ideologi Pancasila yang harus dijaga dan diperkuat secara nasional.

Tim Kemenkopolhukam menjelaskan bahwa pelaksanaan program MBG dan Sekolah Rakyat telah memiliki dasar hukum yang kuat, mulai mulai dari Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional hingga regulasi teknis dari Badan Pangan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri. 

Marsda Oka juga mengingatkan agar pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran dalam APBD 2025 untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

“Instruksi Mendagri sudah jelas: alokasikan anggaran untuk program strategis nasional. Mulai Juni lalu, program MBG bahkan sudah mulai dibayar secara langsung. Maka sekarang tinggal bagaimana daerah mengawal implementasinya,” singgungnya.

Mengutip hasil kajian Lemhannas, Marsda Oka mengungkapkan bahwa Indeks Ketahanan Nasional NTT masih berada di peringkat 26 dari 38 provinsi. 

Hal itu menunjukkan bahwa perlu kerja lebih keras untuk memperkuat aspek ideologi, sosial budaya, ekonomi, serta layanan dasar bagi masyarakat.

“Kita tidak bisa menutup mata. Indeks ketahanan NTT berada di posisi bawah dalam aspek ideologi dan geografi. Ini bukan hanya pekerjaan pemerintah daerah, tetapi kita semua. Karena itu, kami ke sini ingin mendengar langsung kendala dan data dari setiap dinas agar rekomendasi ke Presiden bersifat operasional dan strategis,” tandas Oka.

--- Guche Montero