Sejauh ini, upaya negara-negara Arab dan komunitas internasional sejauh ini gagal untuk mendamaikan Hamas dan Fatah, sejak Hamas mengambil-alih Gaza pada 2007 lalu.

YERUSALEM, IndonesiaSatu.co -- Kelompok Islam Hamas yang menguasai Jalur Gaza melancarkan kritik terhadap Presiden Palestina Mahmoud Abbas atas penunjukan "sepihak" Mohammad Mustafa sebagai perdana menteri dengan mandat membantu reformasi Otoritas Palestina (PA) dan membangun kembali Gaza.

Dilansir DPA, Sabtu (16/3/2024), perwakilan Hamas menegaskan, keputusan Abbas yang mewakili Fatah itu diambil tanpa berkonsultasi dengan kubunya.

Padahal, menurut Hamas, belum lama ini kedua kubu mengambil bagian dalam pertemuan di Moskow untuk mengakhiri perpecahan yang telah lama melemahkan aspirasi politik Palestina.

“Kami menyatakan penolakan kami untuk melanjutkan pendekatan yang telah dan terus merugikan rakyat dan perjuangan nasional kami,” demikian pernyataan Hamas dalam yang beredar di media seperti dikutip dari DPA.

Mustafa, salah satu sekutu Abbas dan tokoh bisnis terkemuka Palestina, ditunjuk menggantikan mantan Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh yang mengundurkan diri pada bulan Februari lalu.

Ia pernah terlibat dalam proses rekonstruksi Gaza setelah konflik sebelumnya.

Penunjukan Mustafa terjadi setelah meningkatnya tekanan untuk meningkatkan pemerintahan di wilayah Palestina yang diduduki Hamas dan juga di Tepi Barat yang menjadi basis Fatah.

Kubu Hamas menekankan, dalam perang melawan Israel, Palestina membutuhkan kepemimpinan solid untuk mempersiapkan pemilu demokratis yang bebas dan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Sementara itu, Fatah membalas kritik Hamas terhadap Abbas dengan menyalahkan Hamas atas apa yang menimpa Gaza sejak mereka secara sepihak melakukan "petualangan 7 Oktober".

Kubu Fatah menegaskan, Hamas juga tidak berkonsultasi dengan pemimpin Palestina saat mereka sedang bernegosiasi dengan Israel dan menawarkan konsesi, dalam upaya untuk mendapatkan jaminan keselamatan pribadi para pemimpinnya sebagai imbalan.

Kalangan pengamat politik Timur Tengah menyatakan,  Presiden Abbas tetap menjadi tokoh paling berkuasa di Otoritas Palestina, namun penunjukan pemerintahan baru memperlihatkan “kesediaan untuk memenuhi tuntutan internasional” dalam kebijakan pemerintahannya.

PM Mustafa dimandatkan mengelola bantuan dan menata pembangunan kembali wilayah Gaza yang telah hancur akibat perang selama lebih dari lima bulan dan mereformasi lembaga-lembaga Otoritas Palestina.

Sejauh ini, upaya negara-negara Arab dan komunitas internasional sejauh ini gagal untuk mendamaikan Hamas dan Fatah, sejak Hamas mengambil-alih Gaza pada 2007 lalu.

--- Henrico Penu