Negara ini sudah kenyang dengan contoh semacam itu. Apa pun yang berbau uang akan dikapitalisasi hingga membentuk suatu ekosistem kejahatan yang dari luar kelihatan normal-normal saja.

Oleh Heribertus Jani*

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi lagi-lagi bikin kebijakan kontroversial. Kali ini ia berencana memberikan hadiah kepada orang-orang yang bisa menangkap komplotan begal di daerah Jawa Barat. Pro-kontra berseliweran. Ada yang setuju demi alasan percepatan pemberantasan begal, tetapi ada juga yang mengkhawatirkan terjadinya pelanggaran HAM dalam penindakannya.

Sebagian lain lagi menilai kebijakan tersebut mubazir karena tidak menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya. Dasarnya, sebagaimana tindakan kriminal pada umumnya, aksi begal tidak bisa dibaca sebagai fenomen sosial yang berdiri sendiri. Sudah banyak teori dan penelitian yang membuktikan bahwa kriminalitas berhubungan erat dengan kondisi sosial ekonomi. Memberantas begal dengan cara itu, dengan demikian hanya mengobati gejala, bukan menyembuhkan biang penyakitnya.

Tulisan ini berdiri di atas keyakinan bahwa dalam masalah apa pun, ketika penyelesaiannya tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya, dalam jangka pendek mungkin terlihat berhasil. Namun, perlahan tapi pasti akan memicu munculnya masalah-masalah baru yang tidak diantisipasi.

Kisah tentang pemberantasan ular kobra pada masa penjajahan Inggris di India barangkali relevan dijadikan contoh. Suatu waktu, ketika semakin banyak orang menjadi korban gigitan kobra, pemerintah Inggris mengumumkan: siapa pun yang bisa menyerahkan ular kobra yang sudah mati, akan diberi hadiah uang. Mula-mula, kebijakan ini ampuh, populasi ular kobra menurun dan banyak orang mendapatkan uang. Namun, ternyata di situlah celah kecurangannya. Saat populasi ular menurun, orang mulai berpikir untuk beternak kobra sehingga bisa tetap mendapatkan hadiah yang bahkan jumlahnya lebih banyak lagi.

Cerita yang dalam literatur ilmu sosial disebut efek kobra (cobra effect) ini mungkin berlebihan untuk membaca apa yang akan terjadi kalau sayembara penangkapan begal dijalankan. Namun perlu diingat, di tengah kondisi masyarakat miskin yang serba kekurangan, semua kemungkinan bisa terjadi. Apalagi, hadiahnya tak main-main: 50 juta rupiah jika berhasil melumpuhkan begal (Tempo, 27/7/2026). Bukan angka kecil untuk ukuran orang miskin.

Maka, bagi orang-orang yang sehari-hari babak belur terhimpit beban ekonomi, jelas ini peluang. Sudah banyak contoh yang membuktikan hal tersebut. Bukan berita baru lagi, ada orang yang rela menjual organ tubuhnya karena desakan kebutuhan ekonomi. Ada juga yang bertaruh nyawa mencuri di keramaian atau tega membunuh karena tekanan kebutuhan hidup. Kita tentu tidak mendukung semua itu, tetapi mereka nyata ada di hadapan mata kita.

Karena itu, kalau fenomena begal diselesaikan dengan sayembara alih-alih perbaikan struktural, maka bukan tidak mungkin terjadi hal-hal berikut. Pertama, pengumuman sayembara penangkapan bisa menjadi aba-aba bagi pelaku begal untuk mematangkan persiapan perlawanan atau malah memodifikasi modus-modus baru yang sulit tertangkap. Kalau itu terjadi, maka pemerintah sebenarnya sedang memfasilitasi perang antarwarga dan membantu melahirkan modus kejahatan baru. Kondisi seperti ini miris karena penangkap dan yang ditangkap sebenarnya adalah sama-sama korban dari struktur sosial ekonomi yang sakit.

Kedua, sebagaimana para pemburu kobra, ketika begal itu tak terlihat lagi, entah karena pelakunya habis terbasmi atau sudah memodifikasi modusnya dengan cara baru yang sulit diendus, peserta sayembara berpotensi menangkap sembarangan orang-orang di luar sana lalu melancarkan berbagai ancaman agar orang tersebut mengaku sebagai begal. Meskipun pada akhirnya ada celah untuk membela diri melalui prosedur hukum, bahaya trauma psikologis korban tak bisa dihindari.

Skenario seperti itu bukan tidak mungkin terjadi. Perang melawan narkotika (War on Drugs) yang terjadi di Filipina bisa menjadi contoh. Meskipun bukan uang yang dikejar, Human Right Watch mencatat banyak pelanggaran polisi (pemerintah) dalam penangkapan terduga pengedar narkoba terjadi karena ingin memperlihatkan keberhasilan program tersebut kepada masyarakat. Jadi, entah uang, jabatan, maupun reputasi sebagai imbalannya, sayembara berpotensi menjerumuskan orang untuk menghalalkan segala cara.

Ketiga, skenario lain yang mungkin terjadi adalah masyarakat berbagi peran, ada yang bermain peran sebagai pelaku begal dan ada yang sebagai kelompok penangkap. “Keuntungan” yang didapat dari bermain peran ini dibagi berdasarkan berat-ringannya peran. Skenario seperti ini mirip-mirip dengan kasus rekayasa penculikan, di mana uang tebusan dibagi-bagi di antara “korban” yang diculik dan para pelakunya. Referensi dari akal-akalan seperti ini jelas banyak. Bukankah sudah menjadi berita sehari-hari bahwa ada banyak orang yang rela masuk bui asal kehidupan ekonomi keluarganya terjamin.

Atau kalau memakai referensi dari orang-orang besar di negeri ini, bukankah sudah sering terjadi dalam berbagai perkara korupsi, kolusi, dan kejahatan terorganisasi, para pelaku berbagi peran, ada yang bertugas menjaga hasil kejahatan bersama, ada yang harus dibui, lalu ketika keluar bui hartanya bahkan cukup untuk diwariskan tujuh turunan.

Belum lagi potensi membangun kerja sama dengan oknum aparat. Kejahatan bisa direkayasa mulai dari korban, pelaku, hingga penindakan hukumnya. Negara ini sudah kenyang dengan contoh semacam itu. Apa pun yang berbau uang akan dikapitalisasi hingga membentuk suatu ekosistem kejahatan yang dari luar kelihatan normal-normal saja.

Jelas akan amat panjang kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa terjadi, sebab dalam soal seperti ini pemerintah dan masyarakat miskin memiliki tujuan berbeda. Jika tujuan pemerintah adalah situasi jalanan yang aman dan bebas dari begal, dan mungkin dari sana akan mendulang popularitas dan elektabilitas; tujuan masyarakat miskin hanya satu yakni memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dan sungguh amat celaka kalau niat pemerintah berubah sekadar sebagai pragmatisme politik dan niat masyarakat bertahan hanya sebagai pragmatisme ekonomi. Pertemuan pragmatisme politik dan pragmatisme ekonomi seperti ini tidak akan selesai, selamanya akan saling bergantung.

Penulis adalah Dosen Universitas Prasetiya Mulya.