"Keberadaan Kementerian HAM patut dipertanyakan secara fundamental, bahkan kelayakan untuk dipertahankan sebagai Kementerian harus dievaluasi secara serius," tandas Kahar.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengecam ketidakseriusan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam merespons berbagai persoalan nasional yang berdampak langsung terhadap hak-hak warga negara. 

Dalam keterangan kepada media ini, Selasa (10/11/2026) PBHI menyebut, pembentukan Kementerian HAM semestinya menjadi instrumen untuk memperkuat tanggung jawab negara dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Namun, hingga saat ini, keberadaan kementerian tersebut belum menunjukkan kontribusi kelembagaan yang berarti. 

"Di tengah berbagai pelanggaran dan ancaman terhadap HAM yang terus berlangsung, Kementerian HAM justru gagal memperlihatkan keberanian, kapasitas, dan kepemimpinan politik yang seharusnya melekat pada mandatnya,"  

sorot Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI, Kahar Muamalsyah, S.H., M.H.

PBHI menilai, Kementerian HAM semakin memperlihatkan gejala sebagai institusi yang lebih sibuk membangun eksistensi daripada menjalankan fungsi. 

"Menteri HAM tampak lebih menonjol dalam memproduksi gimmick komunikasi dan pencitraan personal ketimbang memastikan negara hadir melindungi hak-hak warga. Padahal, persoalan HAM tidak pernah kekurangan masalah untuk ditangani," sorotnya.

Ia mengatakan, pembakaran hutan dan lahan (Karhutla), penyalahgunaan kewenangan perpajakan, dugaan korupsi anggaran negara, hingga semakin masifnya militerisasi ruang sipil yang berujung pada kekerasan terhadap masyarakat merupakan persoalan serius yang menuntut respons kelembagaan. 

"Di tengah aneka pelanggaran HAM yang terjadi, Kementerian HAM tidak berkontribusi konkret, selain aktivitas komunikasi publik dan pencitraan Menteri," ujar Kahar.

Karhutla, misalnya, bukan semata-mata persoalan lingkungan hidup atau kegagalan tata kelola sumber daya alam. Karhutla merupakan ancaman nyata terhadap hak hidup, hak atas kesehatan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak atas rasa aman masyarakat.

Negara memiliki kewajiban untuk mencegah, melindungi, dan memulihkan dampak yang ditanggung warga. Demikian pula penyalahgunaan kewenangan perpajakan dan dugaan korupsi anggaran negara. Keduanya tidak cukup dipandang sebagai persoalan administrasi, fiskal, atau penegakan hukum semata.

Menurut PBHI, ketika penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi merampas sumber daya publik, menghambat pelayanan dasar, serta menggerus kemampuan negara memenuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, dimensi HAM di dalamnya tidak boleh diabaikan. 

"Kementerian HAM seharusnya mampu mengidentifikasi persoalan tersebut, menyusun penilaian berbasis HAM, dan mendesak pertanggungjawaban negara," ujarnya.

Praktik Militerisasi Ruang Sipil

Ancaman yang lebih serius terlihat dalam praktik militerisasi ruang sipil. Peristiwa penembakan warga sipil di Pidie, Aceh, yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan 13 lainnya terluka, merupakan alarm keras atas semakin rentannya keselamatan masyarakat di tengah meluasnya keterlibatan aparat militer dalam ruang kehidupan sipil. Menurut PBHI, peristiwa itu tidak boleh direduksi menjadi persoalan keamanan atau insiden operasional aparat. Ini adalah persoalan HAM yang menyangkut hak hidup, hak atas rasa aman, perlindungan warga sipil, dan pertanggungjawaban penggunaan kekuatan oleh aparat negara. Semakin luas militer memasuki ruang sipil tanpa kontrol demokratis dan mekanisme akuntabilitas yang memadai, semakin besar pula risiko penyalahgunaan kekuasaan dan kekerasan terhadap warga. 

"Dalam situasi seperti ini, Kementerian HAM seharusnya berdiri di depan untuk memastikan perlindungan korban, mendorong investigasi independen, dan menuntut pertanggungjawaban. Namun, yang terlihat justru keheningan kelembagaan," ujar Kahar.

Di tengah situasi tersebut, lanjut dia, Menteri HAM justru lebih sibuk mempertontonkan gimmick dan membangun popularitas personal melalui media sosial. PBHI menegaskan bahwa jabatan menteri bukan panggung hiburan, apalagi ruang untuk memproduksi sensasi dan membangun citra diri. Komunikasi publik yang bahkan tidak efektif dan tidak substantif tidak dapat dijadikan ukuran keberhasilan kinerja kementerian. 

HAM bukan bahan konten, bukan komoditas pencitraan, dan bukan sekadar jargon politik. HAM adalah kewajiban negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan, tindakan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Publik tidak membutuhkan menteri yang rajin tampil, tetapi kementerian yang bekerja. Rakyat tidak membutuhkan gimmick, tetapi keberanian mengoreksi kekuasaan. Warga negara tidak membutuhkan popularitas pejabat, tetapi jaminan perlindungan hak mereka.

PBHI juga mengingatkan bahwa keterbatasan kewenangan bukan alasan untuk membenarkan sikap pasif Kementerian HAM. Sekalipun tidak memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan, kementerian tetap memiliki ruang dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan, koordinasi, evaluasi kebijakan, advokasi, serta menyampaikan rekomendasi kepada Presiden dan kementerian/lembaga terkait.

"Kementerian HAM dapat dan harus bersikap ketika kebijakan pemerintah, tindakan aparat, maupun pembiaran oleh negara berpotensi melanggar HAM. Jika kementerian hanya berani berbicara ketika tidak ada risiko politik, tetapi bungkam ketika berhadapan dengan kekuasaan dan aparat negara, maka kementerian tersebut kehilangan raison d'être-nya. Keberadaan Kementerian HAM tidak boleh menjadi kosmetik pemerintahan untuk memberikan kesan bahwa negara serius terhadap HAM, sementara praktik pelanggaran dan impunitas terus berlangsung," imbuhnya.

Atas kondisi tersebut, PBHI menegaskan bahwa evaluasi terhadap dan oleh Kementerian HAM tidak boleh berhenti pada persoalan administratif. 

Evaluasi harus menyentuh efektivitas mandat, kinerja, keberanian kelembagaan, dan manfaat nyata bagi perlindungan hak warga negara. Negara tidak membutuhkan Kementerian yang sekadar menyandang nama HAM. 

Negara membutuhkan institusi yang mampu mengoreksi penyalahgunaan kekuasaan, melindungi korban, mencegah pelanggaran, dan memastikan setiap penyelenggara negara tunduk pada prinsip-prinsip HAM. 

"Jika keberadaan Kementerian HAM tidak mampu menghasilkan perubahan berarti dalam perlindungan hak warga negara, maka keberadaan Kementerian ini patut dipertanyakan secara fundamental, bahkan kelayakan untuk dipertahankan sebagai Kementerian harus dievaluasi secara serius," tandas Kahar.

--- Guche Montero