JAKARTA, IndonesiaSatu.co – Upaya pemerintah untuk mempercepat digitalisasi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih kini menjadi narasi utama dalam menggerakkan ekonomi akar rumput. Dengan janji efisiensi operasional, integrasi rantai pasok, hingga perluasan akses pasar, program ini diproyeksikan mampu menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Namun, di balik optimisme tersebut, tantangan fundamental di lapangan mulai mengemuka. Kesenjangan antara harapan dan realitas menuntut evaluasi mendalam agar program ini tidak sekadar menjadi jargon kebijakan tanpa dampak yang nyata bagi mayoritas koperasi di Tanah Air.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa transformasi digital merupakan keniscayaan. Saat berkunjung ke Koperasi Al Ittifaq di Ciwidey, Jawa Barat, ia menekankan pentingnya adopsi teknologi bagi koperasi.

“Digitalisasi harus berdampak langsung: lebih efisien, pasar makin luas, dan usaha koperasi makin kuat,” ujar Meutya.

Koperasi Al Ittifaq sering kali dijadikan model sukses. Namun, para pengamat menilai bahwa contoh tersebut belum merepresentasikan kondisi mayoritas koperasi di berbagai pelosok Indonesia. Banyak koperasi saat ini masih terjebak dalam persoalan klasik, mulai dari manajemen yang belum profesional, keterbatasan infrastruktur, hingga rendahnya literasi digital para pengurus dan anggota.

Tiga Hambatan Utama

Pemerintah setidaknya menghadapi tiga tantangan besar dalam upaya digitalisasi ini:

1. Kesenjangan Infrastruktur: Di banyak daerah, akses internet yang tidak stabil masih menjadi kendala utama. Tanpa fondasi konektivitas yang merata, digitalisasi berisiko hanya menjadi solusi bagi wilayah yang sudah maju, bukan solusi merata bagi seluruh desa di Indonesia.

2. Kesiapan SDM: Tidak sedikit pengurus koperasi yang belum terbiasa dengan sistem digital. Mengelola data produksi, distribusi, dan keuangan secara terintegrasi memerlukan kapasitas digital yang mumpuni. Jika dipaksakan tanpa pendampingan, sistem baru ini justru berpotensi menambah beban operasional.

3. Resistensi Rantai Pasok: Mengubah pola distribusi konvensional yang dianggap lebih fleksibel oleh pelaku usaha lokal menjadi sistem digital membutuhkan waktu. Perubahan ini memerlukan proses adaptasi panjang untuk membangun kepercayaan antarpelaku dalam ekosistem digital.

Pentingnya Pendampingan Berkelanjutan

Menanggapi tantangan tersebut, CEO Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq, Setia Irawan, menegaskan bahwa kuncinya ada pada edukasi generasi muda. “Kami membuka kesempatan bagi generasi muda untuk belajar langsung, sehingga tercipta SDM pertanian yang unggul dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” katanya.

Meski demikian, tantangan terbesarnya tetap pada bagaimana mereplikasi model tersebut ke ribuan koperasi lain yang memiliki karakteristik sangat beragam. Pemerintah memang telah mendorong kolaborasi antar koperasi dan pelibatan lulusan sekolah kejuruan, namun tanpa skema insentif yang jelas dan pendampingan berkelanjutan, langkah ini berisiko berjalan di tempat.

Para ahli ekonomi menilai bahwa transformasi digital seharusnya tidak berhenti pada penggunaan teknologi semata, melainkan memastikan kesiapan ekosistemnya. Digitalisasi adalah alat, namun pembenahan mendasar mulai dari tata kelola, infrastruktur, hingga kapasitas SDM adalah fondasi utamanya. Tanpa pembenahan fundamental, target menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dikhawatirkan akan sulit tercapai. ***