Diplomasi yang mengedepankan moral dan etika itu disebut dengan “metadiplomacy”, yaitu diplomasi yang diinspirasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia, seperti terkandung dalam Pancasila.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co  - Dalam rangka memperingati 70 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA), Institut Pemeritahan Dalam Negeri (IPDN) bekerja sama dengan Group of Research on Identities and Cultures (GRIC), Fakultas Hubungan Internasional, Universitas Le Harve, Normandy, Prancis, menyelenggarakan rangkaian konferensi akademik internasional di Bandung, pada 28-29 Oktober 2025.

Tema yang diusung dalam konferensi akademik itu yakni “Bandung at 70: What  Assessments and What Perspectives to Build the World Anew”. Konferensi yang dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto ini, diikuti oleh puluhan akademisi dari berbagai negara yang membawakan makalah tentang berbagai perspektif dari KAA.

Dalam sambutan pembukaan, Wamendagri Bima menyampaikan Dasa Sila Bandung (Bandung Spirit) sebagai hasil KAA, April 1955, dibangun sebagai kompas moral bagi semua bangsa dunia dalam menjalankan hubungan antar negara.

Bima mengatakan, Dasa Sila Bandung merupakan sebuah deklarasi bahwa perdamaian, keadilan dan kerja sama harus lebih diutamakan daripada konflik, penghisapan dan ketakutan.

Bima menegaskan, di tengah lansekap dunia yang berubah Bandung Spirit mengingatkan bahwa kekuatan suatu bangsa bukan terletak pada dominasi, tetapi lebih pada dialog; bukan pada kompetisi, tetapi lebih dalam kerja sama.

Sementara itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang diwakili oleh Dewan Pakar Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Duta Besar Dr. Darmansjah Djumala, membawakan makalah berjudul ”Envisioning Metadiplomacy in a Divided World: Soekarno’s To Build the World Anew Revisited”.

Dalam paparannya Dubes Djumala mengingatkan bahwa tema utama konferensi tersebut sungguh relevan dengan pidato Bung Karno di PBB, Nerw York, 30 September 1969, yang berjudul ”To Build the World Anew”.

Melalui keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat (31/10), Dubes Djumala juga mengatakan penyelenggaraan konferensi ini tepat waktu karena PBB telah menganugerahkan penghargaan untuk pidato Bung Karno tersebut, dengan status Memory of the World (Warisan Arsip Dunia).

Dubes Djumala yang pernah bertugas sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Wina itu menegaskan, dengan status pidato Bung Karno tersebut, maka terbuka bagi masyarakat internasional untuk mempelajari dan mengkajinya baik dalam tataran filosofis maupun praksisnya.

Diplomasi Berbasis Nilai

Dalam paparannya Dr. Djumala mengungkapkan bahwa sejatinya pidato Bung Karno di PBB 1960 itu merupakan tarikan benang merah sejarah dari KAA dengan Dasa Sila Bandung. Nilai yang terkandung dalam Dasa Sila Bandung, seperti kemerdekaan, kedaulatan, kemanusiaan, keadilan dan persatuan digaungkan kembali dan dirangkum Bung Karno dalam pidatonya yang memperkenalkan prinsip-prinsip kehidupan bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam Pancasila.

Dubes Djumala secara gamblang menggambarkan bahwa dewasa ini diplomasi dan hubungan luar negeri lebih banyak dilakukan dalam kalkulasi pragmatisme untung-rugi (cash and carry diplomacy), dalam logika penguasaan dan penindasan, serta dalam pertimbangan real-politik dan power exercise.

Padahal, menurutnya, ada dimensi lain dalam diplomasi dan hubungan luar negeri, yaitu diplomasi berbasis nilai (value-based diplomacy). Watak diplomasi seperti ini lebih mengedepankan aspek nilai, yaitu diplomasi dengan landasan moralitas, norma dan etika (moral and ethics platform).

“Diplomasi yang mengedepankan moral dan etika itu disebut dengan “metadiplomacy”, yaitu diplomasi yang diinspirasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia, seperti terkandung dalam Pancasila. Metadiplomasi yang dijiwai oleh nilai Pancasila itulah sebenarnya saripati pidato Bung Karno di PBB pada 1960 yang lalu,” ujar Dubes Djumala. *

--- F. Hardiman