Pemerintah harus melakukan transformasi besar-besaran kebijakan hulu dan hilir dari komoditas utama Perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, karet, tebu, kakao, tanaman rempah dan obat.

Indonesia memiliki potensi besar devisa negara melalui sektor perkebunan. Tahun 2023, sektor perkebunan menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp. 735,91 triliun, yang merupakan 41,57 persen total PDB sektor pertanian.

Selain itu, nilai ekspor komoditas unggulan pada 2022 mencapai Rp.622,36 triliun atau berkontribusi sekitar 92 persen. Sebanyak 17 juta petani bekerja dan hidup dari sektor perkebunan.

Hal ini menunjukkan bahwa sektor perkebunan memiliki prospek cerah untuk mendukung pendapatan negara dan memajukan petani domestik.

Prospek komoditi perkebunan, misalnya, pada komoditas kopi. Jumlah industri pengolahan dan bisnis kopi mengalami peningkatan drastis.

Antara tahun 2016-2019, jumlah kedai kopi meningkat dari 1.083 outlet menjadi 2.937 outlet, dengan nilai pasar kopi di Indonesia mencapai Rp. 4,8 triliun.

Karena itu, pemerintah harus melakukan transformasi besar-besaran kebijakan hulu dan hilir dari komoditas utama perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, karet, tebu, kakao, tanaman rempah dan obat.

Saat ini, terdapat berbagi macam permasalahan seperti produktivitas menurun, serangan hama penyakit, perlunya peremajaan tanaman yang semakin tua, dan kekurangan benih unggul terstandar. Perlu kemitraan strategis yang melibatkan pemerintah dan swasta untuk mengatasi masalah ini.

Karena itu, pemerintah harus menggenjot produktivitas. Pembiayaan dan pendampingan petani atau sektor usaha pengelola harus dilakukan secara ilmiah dan terencana mulai dari menghasilkan benih berkualitas, pemeliharaan, dan pemberian pupuk berkualitas tepat waktu.

Dari sisi hilir, tantangan bagi sektor perkebunan Indonesia untuk mendorong terciptanya produk perkebunan berkelanjutan sesuai standar internasional.

Upaya menjalankan praktik perkebunan berkelanjutan, yang dibuktikan dengan sertifikasi oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), dan standar keberlanjutan lainnya, menawarkan jalan bagi Indonesia untuk mempertahankan akses ke pasar yang peduli lingkungan.

Pemerintah harus mengambil langkah sigap untuk melakukan diversifikasi ekspor komoditi perkebunan tidak hanya ke Eropa, tetapi ke Timur Tengah, Afrika dan Amerika.

Karena itu peningkatan daya saing perkebunan melalui efisiensi produk dan teknologi modern dapat mendukung kampanye positif komoditi perkebunan Indonesia di pentas global.

Maka upaya Presiden Prabowo untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi sektor perkebunan harus diapresiasi, namun serentak ditunggu langkah dan terobosan nyata untuk memajukan perkebunan di Indonesia.

Satgas harus mengusut dan menindak tegas korporasi/perusahaan swasta yang melakukan perdagangan ilegal, menggaji para petani/pekerja perkebunan di bawah standar gaji, serta tidak menghasilkan komoditi yang berkualitas dan ramah lingkungan. 

Selain itu Satgas memastikan bahwa dalam sektor perkebunan ada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat (petani) agar negara untung, swasta mendapat profit, petani semakin sejahtera.  

Salam Redaksi IndonesiaSatu.co