Juru bicara Gedung Putih Olivia Wales menegaskan, AS akan mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap tahap perundingan dengan Iran.

WASHINGTON DC., IndonesiaSatu.co  -- Pemerintah Iran dikabarkan telah mengirim proposal gencatan senjata dengan tuntutan baru kepada otoritas Amerika Serikat (AS) melalui mediator Pakistan.

Dilansir Reuters, Senin (27/4/2026), seorang pejabat AS yang tidak disebut identitasnya mengatakan, proposal Iran menyebutkan dua baru yang penting yakni pembukaan Selat Hormuz dan upaya mengakhiri perang.

Akan tetapi, proposal Iran tersebut tak mencantumkan perihal negosiasi nuklir dan diduga akan dibahas di tahap pasca perang melawan Israel dan AS.

"Usulan baru itu berfokus untuk menyelesaikan krisis di selat dan blokade AS terlebih dahulu," ungkap pejabat AS seperti dilansir Reuters, Senin (27/4).

Proposal tersebut juga menyatakan gencatan senjata akan diperpanjang untuk jangka waktu yang lama atau pihak-pihak yang bertikai akan menyepakati penyelesaian perang secara permanen.

AS sudah menerima proposal tersebut, tapi belum diketahui apakah mereka akan mempertimbangkan atau menolaknya secara tegas.

Juru bicara Gedung Putih Olivia Wales menegaskan, AS akan mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap tahap perundingan dengan Iran.

"Seperti yang telah dikatakan Presiden Trump, Amerika Serikat memegang kendali dan hanya akan membuat kesepakatan yang mengutamakan rakyat Amerika, dan tidak akan pernah mengizinkan Iran memiliki senjata nuklir," ungkap Wales.

Sementara itu, Presiden Donald Trump ditengarai akan mengadakan pertemuan hari ini mengenai Iran dengan tim keamanan nasional dan kebijakan luar negerinya, termasuk perihal kebuntuan negosiasi dan langkah potensial untuk mengatasinya.

Proposal Iran ini menjadi perbincangan banyak kalangan setelah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan serangkaian kunjungan ke Pakistan, Oman, dan Rusia, untuk membahas kerja sama antarnegara dan perkembangan terkini di Timur Tengah.

Sebelumnya, AS berkali-kali menuntut agar Iran menangguhkan pengayaan uranium setidaknya selama satu dekade, namun berulang kali pula ditolak oleh otoritas di Teheran.

--- Aprilio G.