Tanpa langkah korektif yang serius, MBG berisiko menjadi contoh klasik bagaimana kebijakan besar gagal bukan karena niatnya, tetapi karena desain dan kepentingan di baliknya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini bukan sekadar menuai kritik dan menghadapi krisis kepercayaan publik. Alih-alih dibiayai dari efisiensi anggaran lain, program ini justru menyedot Rp223,5 triliun dari anggaran pendidikan dalam APBN 2026. Kebijakan ini bukan hanya problematis, tetapi juga berpotensi melanggar semangat konstitusi.

Selama ini, alokasi minimal 20% anggaran negara untuk pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan manusia. Pengurangan anggaran pendidikan berisiko langsung terhadap kualitas guru, pembangunan sekolah, dan akses beasiswa bagi kelompok rentan. Dalam konteks ini, MBG tampak bukan sebagai solusi, melainkan sebagai substitusi kebijakan yang mengorbankan sektor yang lebih fundamental.

Lebih jauh, implementasi MBG sendiri jauh dari kata siap. Potensi korupsi dalam pengadaan dan distribusi bukan sekadar asumsi, tetapi kekhawatiran yang diakui publik. Data Indikator Politik Indonesia menunjukkan mayoritas masyarakat meragukan kebersihan program ini. Dengan anggaran raksasa dan pengawasan yang belum solid, MBG berpotensi menjadi ladang rente baru.

Masalah tidak berhenti di sana. Kasus keracunan makanan mengindikasikan lemahnya standar keamanan pangan, sementara distribusi yang tidak merata memperlihatkan buruknya kesiapan sistem. Ironisnya, program yang digadang-gadang menyejahterakan rakyat ini juga belum sepenuhnya melibatkan petani lokal, sehingga manfaat ekonominya tidak mengalir ke akar rumput.

Namun, di tengah kritik yang kian keras, pemerintah justru mempercepat ekspansi program. Di titik ini, MBG tidak lagi terlihat sebagai kebijakan berbasis kebutuhan, melainkan sebagai proyek politik.

Dalam kacamata Karl Marx, fenomena ini mencerminkan bagaimana negara dapat berfungsi sebagai alat kepentingan kekuasaan. Program yang tampak pro-rakyat di permukaan bisa saja menyembunyikan relasi ekonomi-politik yang timpang di baliknya. MBG, dalam hal ini, berpotensi menjadi instrumen populisme yang sarat kepentingan.

Sementara itu, public choice theory dari James M. Buchanan memberi penjelasan yang lebih pragmatis: aktor politik bertindak berdasarkan insentif. Selama MBG menguntungkan secara elektoral, maka rasionalitas kebijakan menjadi nomor dua. Kepentingan publik pun terpinggirkan.

Jika kondisi ini terus berlanjut, maka yang dipertaruhkan bukan hanya efektivitas program, tetapi juga integritas kebijakan publik itu sendiri.

Karena itu, evaluasi menyeluruh bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Pemerintah harus menghentikan ekspansi program untuk sementara dan membuka audit publik yang transparan. Pendanaan MBG juga harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, demi menjaga komitmen konstitusional.

Pemerintah dapat mempertimbangkan alternatif skema pembiayaan yang tidak mengurangi anggaran pendidikan, serta memperkuat sistem pengawasan untuk meningkatkan akuntabilitas. Pendekatan bertahap melalui uji coba terbatas juga dapat menjadi strategi untuk memastikan efektivitas program sebelum implementasi secara luas.

Dengan desain kebijakan yang lebih matang dan tata kelola yang kuat, MBG berpotensi memberikan manfaat yang optimal tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap sektor lain.

Tanpa langkah korektif yang serius, MBG berisiko menjadi contoh klasik bagaimana kebijakan besar gagal bukan karena niatnya, tetapi karena desain dan kepentingan di baliknya.

Salam Redaksi IndonesiaSatu.co