TNI sebagai institusi negara memiliki mandat konstitusional untuk melindungi warga negara, termasuk masyarakat sipil di wilayah konflik.

Tragedi di Kampung Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah (14/4/2026), yang menewaskan 12 warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak kembali membuka luka lama dalam dinamika konflik bersenjata yang belum menemukan titik henti.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam keras peristiwa tersebut dan mendesak evaluasi menyeluruh terhadap operasi militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap TPNPB-OPM, setelah juga dilaporkan belasan warga sipil mengalami luka serius.

Peristiwa ini tidak hanya menjadi catatan pelanggaran kemanusiaan, tetapi juga alarm keras atas rapuhnya perlindungan warga sipil dalam situasi konflik yang terus berulang.

Dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional (HHI), prinsip distinction (pembedaan) dan proportionality (proporsionalitas) merupakan fondasi utama yang wajib dipatuhi dalam setiap operasi bersenjata.

Kegagalan memastikan pembedaan yang jelas antara kombatan dan warga sipil, serta penggunaan kekuatan yang menimbulkan korban sipil berlebihan, menimbulkan pertanyaan serius mengenai kepatuhan terhadap hukum perang. Prinsip military necessity pun tidak dapat berdiri sendiri sebagai pembenar tindakan, ketika dampaknya justru menghantam kelompok yang seharusnya dilindungi.

Namun, persoalan ini tidak berhenti pada aspek hukum semata. Dalam kerangka teori spiral kekerasan, situasi di Papua dapat dipahami sebagai siklus aksi-reaksi yang terus meningkat antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata.

Setiap operasi militer yang menimbulkan korban sipil berpotensi memicu eskalasi balasan, yang kemudian kembali dibalas dengan tindakan keamanan yang lebih luas, dan pada akhirnya memperdalam lingkaran kekerasan itu sendiri.

Dalam logika spiral ini, korban sipil sering kali tidak hanya menjadi “dampak sampingan”, tetapi juga bagian dari akumulasi ketegangan yang tidak terselesaikan secara politik dan sosial.

Dalam konteks ini, TNI sebagai institusi negara memiliki mandat konstitusional untuk melindungi warga negara, termasuk masyarakat sipil di wilayah konflik, serta memastikan bahwa setiap operasi militer dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap penduduk lokal.

Upaya ini tidak hanya bersifat normatif dalam kerangka hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan (trust) masyarakat terhadap TNI sebagai simbol kehadiran negara di daerah konflik.

Ketika operasi militer menimbulkan persepsi ketidakamanan atau korban sipil, maka yang dipertaruhkan bukan hanya efektivitas strategi keamanan, tetapi juga legitimasi negara di mata masyarakat lokal.

Jika kepercayaan ini hilang, maka ruang sosial antara negara dan masyarakat dapat semakin melebar, memperumit upaya penyelesaian konflik jangka panjang, serta membuka peluang meningkatnya resistensi dan ketidakpatuhan di tingkat akar rumput.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan perlunya evaluasi total terhadap operasi di Kembru, sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran atas keselamatan warga sipil.

Catatan Komnas HAM menyebutkan sedikitnya empat peristiwa kekerasan besar sejak awal 2026 dengan korban jiwa, yang semakin memperkuat indikasi bahwa pendekatan keamanan yang dominan belum mampu memutus siklus kekerasan yang ada.

Dalam kerangka yang lebih luas, teori spiral kekerasan menunjukkan bahwa tanpa mekanisme akuntabilitas yang kuat, dialog yang bermakna, serta perlindungan sipil yang konsisten, setiap insiden hanya akan menjadi pemicu bagi insiden berikutnya.

Negara, dalam hal ini, tidak hanya dituntut hadir sebagai aktor keamanan, tetapi juga sebagai penengah yang mampu menghentikan eskalasi sebelum kekerasan kembali berputar lebih jauh dan lebih berbahaya.

Tanpa evaluasi menyeluruh, transparansi, dan koreksi kebijakan yang serius, spiral kekerasan hanya akan terus berlanjut dengan warga sipil tetap menjadi pihak yang paling mahal membayar harga konflik.

Salam Redaksi IndonesiaSatu.co