Tolak Putusan MK 135/2024, DPR Dinilai Merusak Pembagian Kekuasaan Negara

Bursah menyampaikan bahwa Apkasi akan menampung masukan-masukan dari daerah, khususnya para bupati sebelum mengambil sikap. Read more...

Dede menyebut putusan MK akan merombak Udang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Otonomi Khusus, hingga Undang-Undang Partai Politik. Read more...

Kemendagri juga akan segera meminta masukan dari para pakar dan ahli untuk memperoleh perspektif yang komprehensif terkait dampak dari putusan ini. Read more...

Muncul persoalan mendasar yakni bagaimana mungkin masa jabatan anggota DPRD diperpanjang hingga 2031, sementara konstitusi hanya mengatur 5 tahun. Read more...

Pemisahan ini juga memberi peluang lebih besar bagi tokoh-tokoh lokal yang punya kapasitas dan rekam jejak baik. Read more...

Saat ini, kata Arsul, masyarakat sudah memiliki akses yang luas dan mudah terhadap informasi melalui berbagai media, khususnya media sosial. Read more...

Ia mengatakan, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Hal itu merupakan amanah UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Read more...

Menurut Jeirry, uji materiil yang dilakukan oleh MK bertujuan untuk memastikan bahwa setiap UU yang dibuat oleh DPR tidak bertentangan dengan konstitusi. Read more...

Putusan MK ini adalah sebuah terobosan yang sudah lama dinantikan karena memungkinkan pemilih di berbagai daerah disuguhkan cakada yang lebih beragam. Read more...

Namun demikian, Jeirry tetap meminta warga agar waspada. Pasalnya, katanya, penundaan tersebut bisa saja sebagai siasat DPR untuk menunda sambil menunggu situasi demo massa protes makin reda. Read more...

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, putusan ini mencerminkan komitmen MK untuk menjaga keadilan dan keberimbangan dalam sistem politik dan pemilu di Indonesia. Read more...

"Partai Buruh berkewajiban menerima itu secara konstitusional," kata Said Iqbal Read more...

Namun demikian, Jeirry menyayangkan karena pencabutan ambang batas itu tidak disertai ketegasan tentang berapa angka ambang batas yang pas. Read more...

Palguna menilai, majelis hakim PTUN Jakarta harus mempertimbangkan banyak hal dalam memutus perkara gugatan Anwar Usman, karena perkara ini berbeda dengan perkara-perkara pada umumnya yang digugat ke PTUN. Read more...

Saiful menjelaskan bahwa jika semakin banyak yang menyatakan keputusan MK itu tidak adil, maka terjadi penguatan suara pada Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Read more...

Saiful menyatakan bahwa potensi Prabowo-Gibran menang satu putaran di kalangan pemilih yang tidak tahu isu keputusan MK cukup besar. Read more...

Kasus ini didalami berdasarkan Laporan Nomor: LP/B/356/XI/2023/SPKT/ Bareskrim Polri tertanggal 8 November 2023 dengan pelapor pihak Pengacara Pembela Pilar Konstitusi (P3K). Read more...

Dari yang tahu Anwar Usman paman Gibran, 61 persen yang menilai bahwa keputusan MK tersebut untuk meloloskan Gibran sebagai cawapres. Hanya 24 persen yang menilai itu bukan untuk Gibran menjadi cawapres dan 15 persen tidak jawab. Read more...

Jimly mengatakan bahwa Anwar Usman terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, yakni Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, serta Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Read more...