Breaking News

OPINI Menguji Rasionalitas Demokrasi Kita 17 Nov 2026 12:30

Article image
Direktur FDN, Justin Djogo Dja, M.A.,MBA. (Foto: Ist)
Menurut teori itu saya tafsirkan, apa yang sudah disepakati bersama dengan prinsip kesetaraan dalam proses demokrasi tanpa paksaan, semestinya ditanggung bersama. Namun ini tidak terjadi di negara kita.

Oleh: Justin Djogo Dja, M.A.,MBA*

 

Teater politik negara kita sedang menyajikan pertunjukan demokrasi yang ajaib. Kita sudah berada di era pasca reformasi yang menghadirkan berbagai keanehan dan kejanggalan dalam berdemokrasi. Sudah ada tiga kata nyeleneh sengaja saya sebut yakni ajaib, keanehan dan kejanggalan dalam demokrasi pasca reformasi. Saya kupas satu per satu secara singkat.

Ajaib

Satu sampel saja. Fase awal beberapa bulan pasca pelantikan Prabowo-Gibran, lautan teduh setelah 10 tahun Jokowi masih terasa. Potret silaturahmi para mantan Presiden dan Presiden Prabowo indah dipandang. Namun, entah apa yang mendorongnya sampai tiba-tiba angin ribut soal ijazah Jokowi dan Gibran "dimejahijaukan" dan hasilnya salah satunya Gibran minta berhenti dari tugas sebagai Wakio Presiden terpilih 2024 lalu. Jika saya sepadankan dengan rasionalitas hitung-hitungan Demokrasi pasca pemilu, 'mestinya' sudah berakhir dan semua memikul beban demokrasi bersama, minimal sampai 2029.

Teori politik Juergen Habermas khusus tentang rasionalitas deliberatif memang tidak mudah diterapkan dalam politik praktis. Menurut teori itu saya tafsirkan, apa yang sudah disepakati bersama dengan prinsip kesetaraan dalam proses demokrasi tanpa paksaan, semestinya ditanggung bersama. Namun ini tidak terjadi di negara kita.

Keanehan

Bagi yang cermat mengikuti fase kritis pra dan pasca berhentinya Wapres Gibran, mungkin lebih jeli menyimpulkan situasi "simalakama" Gibran. Di hari yang sama, pagi dan sore, Gibran mesti menghadapi dua skenario yang bermuara pada target memberhentikannya sebagai Wapres. Dalam kacamata kuda oligarki, ini bisa saja dilakukan. Namun dalam perspektif etika politik dalam perspektif rakyat jelata Indonesia, lumayan jauh dari kepantasan. Sang vote getter yang memenangkan pemilihan presiden 2024 diperlakukan ke sudut jurang pemakzulan. Dalam tahap ini, saya rangkaikan dengan yang dinamakan rasionalitas prosedural. Ini sedikit bersayap menafsirnya.

Bukankah Prabowo Gibran sudah melalui prosedur demokrasi. Bisa saja orang awam bergumam, mengapa bukan duluan persoalkan MK dan KPU yang merupakan organ utama dalam proses pilpres 2024 lalu? Terlalu ribet dan panjang jika berargumentasi dalam opini singkat ini. Intinya, ini benar sebuah keanehan.

Kejanggalan

Rasionalitas demokrasi di Indonesia seperti bertabrakan dengan anasir musyawarah mufakat. Kelihatan seperti irasional namun kita membuatnya menjadi rasional.

Bayangkan sederhana saja. Partai pemenang pemilu 2024 adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, secara berurutan dengan selisih beti alias beda tipis. Kita tahu, Gibran bukan dari parpol manapun setelah pergi dengan 'tidak sopan alias tanpa pamit' dari PDI Perjuangan. Gibran menjadi Wapres tanpa parpol yang mem-back up di Senayan. Mudah saja menjatuhkannya. Dan itu sudah terjadi. Lalu sekarang kita dengar paduan suara parpol koalisi pengusung presiden tidak mengajukan Cawapresnya. Ini benar-benar sebuah kejanggalan. 

Saya belum sampai pada level analisis jebakan kepada Presiden Prabowo. Jika misalnya Wapres baru dari Gerindra lagi, apakah suasana di rumah rakyat Senayan praktis mirip pada era Gibran? Tidak ada tambahan amunisi parpol pendukungnya. Ini bisa bumerang bagi program Presiden yang mungkin dianggap 'gagal'. Apakah Gerindra sendiri bisa menyelamatkannya kelak? Kita tunggu setahun jelang 2029 nanti. 

Teater politik Indonesia susah ditebak dan jauh dari kesetiaan namun dekat dengan KKN. Jika argumen agar Wapres yang seirama dan tidak berpotensi sebagai kompetitor Presiden di 2029, ini benar kejanggalan. Karena mentalitas oknum parpol manapun sangat gesit berkamuflase.

Be Carefull Mr. President!

Presiden menggenggam semua operator kekuasaan. Dan juga, jika program MBG, Kopdes optimal dijalankan, maka Presiden tak perlu khawatir siapa kompetitornya. Justru kompetitor utama adalah rakyat. Rakyat yang makin melek soal rasionalitas dalam demokrasi.

Sinergi Baru PDI Perjuangan

Bagian terakhir, saya sampaikan asumsi logis yang jauh dari kenyataan.  

Dari aspek rasionalitas hitung-hitungan, PDI Perjuangan adalah pemenang pemilu 2024 lalu. Saya paham PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan, sebagai ganti menyebutnya oposisi. Sangat logis dan bermartabat. Tidak mungkin PDI Perjuangan masuk dalam kabinet ketika Gibran masih bercokol di Istana Wapres. Itu sudah cerita kemarin dan sudah berlalu.

Jika PDI Perjuangan sedikit nyeleneh, boleh boleh saja sekarang. Kan semua Ketum parpol pengusung Presiden Prabowo satu suara tidak mengusulkan nama dari partainya.

Saya jadi sulit mendeskripsikan, apakah ini jalan buntu atau taktik parpol pengusung. Dan pada akhirnya kita menanti the one man show Mr. President Prabowo.

 

* Penulis adalah Direktur Eksekutif FDN.

Tags:
Justin Djogo

Komentar