Jika mayoritas menentukan keputusan, itu adalah demokrasi. Jika mayoritas menentukan apa yang boleh dianggap benar, itu sudah menjadi tirani.

Oleh: Hancel Goru Dolu*

 

Mayoritas tidak selalu benar. Mayoritas hanya selalu lebih banyak. Suara terbanyak diperlukan untuk menentukan keputusan dalam demokrasi, tapi jumlah tidak pernah dengan sendirinya menjadi ukuran kebenaran. Sesuatu tidak menjadi benar karena dipercaya banyak orang. Sebaliknya, sesuatu tidak menjadi salah hanya karena dipercayai sedikit orang. Masalahnya mulai muncul ketika jumlah berhenti menjadi cara mengambil keputusan dan berubah menjadi alasan untuk membenarkan keyakinan, kebijakan, bahkan kekuasaan.

Di sinilah silent majority, yang berarti “mayoritas yang diam”, menjadi persoalan politik. Diam tidak identik dengan persetujuan. Orang dapat diam karena ragu, takut, tidak tahu, tidak tertarik, kecewa, atau memang memilih tidak terlibat. Namun politik mempunyai kecenderungan untuk mengisi kesunyian itu dengan makna yang menguntungkan dirinya. Mayoritas yang tidak berbicara kemudian diberi suara oleh mereka yang mengaku mewakilinya. Dari sini, sebuah persoalan tentang jumlah berubah menjadi persoalan tentang kekuasaan.

Great Silent Majority

Istilah silent majority telah digunakan jauh sebelum Richard Nixon. Tapi pada 3 November 1969, istilah itu memperoleh daya politik yang luar biasa ketika Presiden Amerika Serikat itu menyampaikan pidatonya mengenai Perang Vietnam. Ia berbicara kepada the great silent majority of my fellow Americans, yang berarti “mayoritas besar rakyat Amerika yang diam”. Di tengah demonstrasi dan perlawanan terhadap perang, Nixon membangun oposisi antara vocal minority, yaitu “minoritas yang bersuara keras”, dan great silent majority.

Yang menarik bukan sekadar penggunaan istilah tersebut. Yang penting adalah cara kesunyian diproduksi menjadi makna politik. Mereka yang berdemonstrasi terlihat dan terdengar. Mereka yang tidak berdemonstrasi tidak terlihat sebagai kelompok politik yang memiliki suara sendiri. Dalam ruang kosong itulah seorang pemimpin dapat mengatakan bahwa ia mengetahui kehendak mereka. Kesunyian menjadi sesuatu yang dapat ditafsirkan dari atas.

Persoalannya sederhana tetapi mendasar. Bagaimana mungkin seseorang mengetahui persetujuan orang yang tidak pernah menyatakan persetujuan? Tidak ikut demonstrasi bukan berarti mendukung pemerintah. Tidak mengkritik bukan berarti menyetujui. Tidak berbicara bukan berarti menyerahkan hak untuk ditafsirkan. Diam mempunyai banyak kemungkinan makna. Ketika politik memilih satu makna yang paling menguntungkan bagi dirinya, kesunyian telah berubah menjadi instrumen legitimasi.

Legitimasi, yaitu keadaan ketika kekuasaan atau keputusan dianggap sah dan layak diterima, memang diperlukan dalam politik. Tetapi legitimasi tidak boleh dibangun dari suara yang tidak pernah diberikan. Di sinilah bahaya silent majority. Ia dapat menjadi konstruksi politik, yaitu gambaran tentang kehendak rakyat yang dibentuk untuk kepentingan politik tertentu. Setelah konstruksi itu diterima, kritik terhadap penguasa dapat dengan mudah digambarkan sebagai kritik terhadap rakyat. Minoritas tidak lagi sekadar berbeda pendapat. Mereka diposisikan sebagai kelompok yang berhadapan dengan kehendak mayoritas.

Tirani Mayoritas

Masalahnya kemudian bergerak dari kesunyian menuju kekuasaan. Mayoritas dalam demokrasi memang diperlukan. Tanpa mekanisme mayoritas, keputusan bersama sulit dibuat. Tetapi mayoritas dapat berubah menjadi tirani ketika jumlah digunakan untuk menghapus hak, suara, dan kebebasan kelompok yang lebih sedikit. Tirani mayoritas bukan berarti setiap keputusan mayoritas bersifat tiranik. Ia terjadi ketika kemenangan angka dianggap memberikan hak moral untuk menguasai seluruh ruang politik.

Gramsci menjelaskan mekanisme yang lebih dalam melalui hegemoni, yaitu kekuasaan yang bertahan bukan hanya dengan paksaan, tetapi dengan membuat gagasan tertentu diterima sebagai sesuatu yang wajar. Kekuasaan tidak selalu perlu menyuruh masyarakat berpikir dengan cara tertentu. Ia cukup membuat cara berpikir tersebut menjadi common sense, yaitu sesuatu yang dianggap sebagai akal sehat dan oleh karenanya hal itu tidak lagi dipertanyakan. Pada tahap ini, kepentingan kekuasaan dapat tampil sebagai kepentingan umum.

Media sosial mempercepat proses tersebut. Platform digital membuat perhatian menjadi sumber daya yang diperebutkan. Konten yang mengundang kemarahan, ketakutan, kebanggaan kelompok, atau reaksi spontan lebih mudah memperoleh perhatian daripada penjelasan yang membutuhkan kesabaran. Pengulangan kemudian menciptakan kesan kebenaran. Sesuatu menjadi terkenal karena terus terlihat. Setelah itu, keterkenalan dengan mudah disalahartikan sebagai kebenaran. Jumlah tanda suka, komentar, tayangan, dan pembagian bukanlah bukti bahwa sebuah gagasan telah diperiksa.

Konformitas, yaitu kecenderungan menyesuaikan pikiran atau perilaku dengan kelompok, membuat persoalan semakin rumit. Manusia tidak hanya mencari kebenaran. Manusia juga mencari penerimaan. Di dalam kelompok, perbedaan dapat terasa sebagai ancaman terhadap identitas. Karena itu, seseorang dapat mempertahankan pendapat bukan karena telah mengujinya, tetapi karena pendapat tersebut telah menjadi bagian dari kelompoknya. Media sosial memperkuat keadaan ini melalui pembentukan ruang-ruang yang mempertemukan manusia dengan pendapat yang semakin seragam.

Dalam politik elektoral, mekanisme tersebut menjadi jauh lebih terorganisasi. Pemilih dipetakan berdasarkan identitas, wilayah, usia, agama, pekerjaan, kepentingan, dan perilaku politik. Pesan kemudian disesuaikan dengan kelompok yang dituju. Populisme, yaitu pendekatan politik yang membangun pertentangan antara “rakyat” dan “elite” serta mengklaim berbicara atas nama kehendak rakyat, sangat mudah memanfaatkan situasi ini. Rakyat dibuat seolah-olah memiliki satu kehendak. Perbedaan di dalam rakyat menghilang. Mereka yang tidak berada dalam kelompok politik yang diklaim sebagai rakyat kemudian dapat ditempatkan sebagai penghambat kehendak rakyat.

Di sinilah mobilisasi massa menemukan kekuatannya. Politik tidak lagi terutama berusaha meyakinkan individu melalui argumen. Ia berusaha menciptakan suasana kolektif. Identitas diperkeras. Emosi dikonsolidasikan. Lawan disederhanakan. Kerumunan menunjukkan jumlahnya, lalu jumlah itu dipakai untuk menunjukkan seolah-olah terdapat kebenaran moral di belakangnya. Pemilu akhirnya dapat direduksi menjadi pertarungan jumlah. Padahal pemilu hanya menyediakan prosedur untuk menentukan siapa yang memperoleh mandat pemerintahan. Ia tidak memberikan hak kepada pemenang untuk menganggap dirinya memiliki monopoli atas kebenaran.

Tirani mayoritas mencapai bentuk paling sempurna ketika kekuasaan berhasil membuat mayoritas merasa bahwa keberadaan minoritas merupakan masalah. Kritik dianggap gangguan. Perbedaan dianggap pengkhianatan. Pertanyaan dianggap hambatan. Kekuasaan kemudian tidak perlu membungkam semua orang. Ia cukup membuat masyarakat sendiri melakukan pekerjaan pembungkaman terhadap mereka yang berbeda. Pada titik itu, hegemoni telah bekerja jauh lebih efektif daripada paksaan.

Stupidity Majority

Dari sinilah stupidity majority, yaitu keadaan ketika mayoritas kehilangan daya penilaian kritis, menjadi penting sebagai kritik. Istilah ini tidak berarti bahwa mayoritas secara harfiah bodoh. Ia menunjuk pada keadaan ketika manusia menyerahkan penilaiannya kepada jumlah, popularitas, pengulangan, dan tekanan kelompok. Kebodohan politik yang paling berbahaya bukanlah tidak tahu. Ia adalah tidak merasa perlu tahu.

Marx membantu menjelaskan mengapa keadaan itu tidak dapat dipahami hanya sebagai kelemahan individu. Kesadaran manusia dibentuk dalam kondisi sosial dan material. Cara seseorang memahami dunia dipengaruhi oleh kehidupan yang dijalaninya, posisi sosialnya, kepentingannya, dan hubungan kekuasaan di sekitarnya. Karena itu, kesadaran massa tidak muncul dari ruang kosong. Ada kondisi yang membentuknya. Ada kepentingan yang mengarahkannya. Ada struktur yang membuat sebagian gagasan lebih mudah diterima daripada gagasan lainnya.

Erich Fromm melihat persoalan tersebut dari sisi kebebasan melalui escape from freedom, atau “pelarian dari kebebasan”. Kebebasan menuntut manusia mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap keputusan itu. Beban tersebut tidak selalu menyenangkan. Karena itu, manusia dapat mencari perlindungan dalam otoritas, kelompok, ideologi, atau konformitas. Ketika mayoritas sudah terbentuk, mengikuti mayoritas dapat terasa lebih aman daripada mempertahankan penilaian sendiri. Individu memperoleh rasa aman dengan harga berupa kemandirian berpikir.

Adorno dan Horkheimer menggunakan konsep culture industry, atau “industri budaya”, untuk menjelaskan bagaimana produksi budaya secara massal dapat menyeragamkan selera dan kesadaran. Dalam masyarakat digital, mekanismenya tidak persis sama, tetapi problemnya menjadi semakin relevan. Informasi diproduksi dalam jumlah besar. Perhatian terbatas. Hal yang mudah dikonsumsi memperoleh keuntungan. Hal yang rumit kalah cepat. Akibatnya, gagasan yang membutuhkan penjelasan dapat tersingkir oleh gagasan yang hanya membutuhkan reaksi.

Marcuse menyebut one dimensional man, atau “manusia satu dimensi”, sebagai manusia yang kemampuan kritisnya menyempit karena kesulitan membayangkan kemungkinan di luar tatanan yang sudah tersedia. Dalam ruang digital, seseorang dapat hidup dalam arus informasi yang tampaknya sangat luas tetapi sebenarnya semakin sempit. Ia melihat banyak informasi, tetapi informasi tersebut dapat terus mengarah pada kesimpulan yang sama. Ia merasa sedang memperoleh banyak pilihan, padahal yang berubah hanya bentuk dari pilihan yang tersedia.

Karena itu, stupidity majority tidak harus diam. Ia dapat sangat berisik. Ia dapat memenuhi media sosial dengan pengulangan. Ia dapat mengubah kemarahan menjadi ukuran moral. Ia dapat menganggap viralitas sebagai validitas. Ia dapat memandang jumlah pengikut sebagai bukti kompetensi. Ia dapat menganggap kemenangan elektoral sebagai pembenaran atas segala kebijakan. Ia dapat mengubah kritik menjadi ancaman. Yang terjadi bukan kekurangan suara. Yang terjadi adalah kekurangan pemeriksaan.

Pada titik tersebut, jumlah tidak lagi memperlihatkan banyaknya manusia yang berpikir. Jumlah hanya memperlihatkan banyaknya manusia yang berada di sisi yang sama. Perbedaannya sangat penting. Mayoritas yang berpikir dapat mengoreksi dirinya sendiri. Mayoritas yang berhenti berpikir hanya membutuhkan pengulangan untuk mempertahankan keyakinannya.

Kritisisme

Kritisisme, yaitu sikap intelektual yang tidak menerima suatu gagasan sebagai benar hanya karena ia populer, berkuasa, atau diterima banyak orang, menjadi pertahanan terakhir terhadap logika silent majority. Paulo Freire menyebut critical consciousness, atau kesadaran kritis, sebagai kemampuan membaca kenyataan secara reflektif, memahami struktur yang membentuk kehidupan, dan menyadari bahwa keadaan yang tampak alamiah sebenarnya dapat dipertanyakan dan diubah. Kesadaran semacam ini memaksa manusia bergerak dari sekadar mengetahui apa yang terjadi menuju pemahaman tentang mengapa hal itu terjadi.

Karena itu, kesadaran kritis tidak identik dengan kebiasaan membantah. Ia justru menuntut disiplin untuk memeriksa diri sendiri. Mengapa saya mempercayai gagasan ini? Dari mana informasi ini berasal? Mengapa pendapat ini begitu cepat diterima? Siapa yang memperoleh keuntungan ketika pendapat ini menjadi dominan? Siapa yang dirugikan? Mengapa suara tertentu memperoleh ruang besar sementara suara lain tenggelam? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu penting karena kekuasaan sering kali bekerja bukan dengan menyembunyikan kenyataan, melainkan dengan menentukan cara kenyataan dibaca.

Rosa Luxemburg memberi dasar politik yang sama pentingnya. Kebebasan tidak diuji ketika mayoritas sedang berbicara. Kebebasan diuji ketika minoritas masih dapat berbicara. Demokrasi membutuhkan perbedaan karena tidak ada mekanisme yang menjamin bahwa mayoritas selalu benar. Minoritas dapat kalah dalam pemungutan suara, tetapi tidak boleh kehilangan hak untuk mengkritik. Bahkan keberadaan minoritas yang kritis merupakan salah satu syarat agar mayoritas tidak berubah menjadi kekuasaan yang kebal terhadap koreksi.

Maka kritik terhadap silent majority pada akhirnya bukan kritik terhadap mayoritas. Mayoritas adalah bagian sah dari demokrasi. Yang harus dilawan adalah pengultusan mayoritas. Ketika jumlah diperlakukan sebagai kebenaran, ketika kemenangan elektoral diperlakukan sebagai mandat tanpa batas, ketika viralitas diperlakukan sebagai bukti, ketika kerumunan digunakan untuk mengintimidasi perbedaan, demokrasi sedang kehilangan substansinya. Ia masih memiliki pemilu. Ia masih memiliki angka. Ia masih memiliki mayoritas. Tetapi manusia di dalamnya perlahan kehilangan kemampuan untuk berpikir sendiri.

Mayoritas tidak selalu benar. Mayoritas hanya selalu lebih banyak. Karena itu, demokrasi yang sehat membutuhkan lebih dari suara terbanyak. Ia membutuhkan warga yang mampu mengatakan tidak kepada kerumunan, mampu mempertanyakan kekuasaan, mampu menolak manipulasi popularitas, dan mampu menerima bahwa pendapat yang sedikit pun dapat mengandung kebenaran. Jika mayoritas menentukan keputusan, itu adalah demokrasi. Jika mayoritas menentukan apa yang boleh dianggap benar, itu sudah menjadi tirani. So, berhati-hatilah kala mendengar ada yang mengaku sebagai perwakilan dari silent majority!

 

* Penulis adalah penikmat buku dan film, tinggal di Ngada.