"Dalam bahasa sederhana: tentara harus rutin dan intens pegang senjata guna berlatih tempur, bukan pegang pacul dan jarum suntik," tegas Valens.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Pengamat pertahanan dan keamanan Valens Daki-Soo menilai, langkah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk membangun Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) di setiap kabupaten sebagai kebijakan yang tidak tepat.

Valens mengatakan itu kepada media, Sabtu (30/5/2026).

"Di mata banyak kalangan yang kritis, kebijakan ini bisa merugikan TNI. Pertama, langkah ini bisa menggerus profesionalisme militer TNI. Mengapa? Karena TNI disuruh mengurusi pertanian, peternakan, perikanan, perikanan, kesehatan. Padahal tugas TNI hanya di bidang pertahanan dan oleh karena itu mereka dibina dan disiap-siagakan hanya untuk berperang atau Operasi Militer Perang (OMP)," tegas Valens.

Valens yang berlatar akademis filsafat dan hukum itu pernah menjadi staf Duta Besar Urusan Timor Timur FX Lopes da Cruz, staf khusus Waka Bais Mayjen TNI (Marinir) Rusdi, staf khusus Kepala BIN Letjen TNI Arie J Kumaat dan staf khusus Wakil KSAD Letjen TNI Kiki Syahnakri.

Menurut Valens, untuk keterlibatan dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) pun -- seperti dalam penanganan bencana alam dan terorisme -- harus diatur dengan ketat. Memang TNI adalah organisasi yang sangat kuat, solid, berdisiplin tinggi, selalu siap dikerahkan untuk apapun, termasuk dalam kondisi darurat seperti bencana alam. Namun, bukan berarti diperintahkan untuk masuk ke semua lini di ranah sipil.

"Dalam bahasa sederhana: tentara harus rutin dan intens pegang senjata guna berlatih tempur, bukan pegang pacul dan jarum suntik," tegas Valens.

Kedua, lanjut Valens, reformasi 1998 yang berdarah-darah sudah membuahkan momentum penting: pemisahan TNI-Polri, depolitisasi tentara (kembali ke barak), dihentikannya Dwifungsi ABRI yakni fungsi Hankam dan fungsi Sosial-Politik.

Sekarang malah jadi Multifungsi TNI, dengan banyak tugas yang tidak sesuai dengan hakikat, fungsi dan peran TNI.

Ketiga, ia menilai TNI masa kini bisa tergelincir keluar dari koridor reformasi institusi TNI yang selama ini sudah dinilai berhasil. Banyak hasil survei dari lembaga independen seperti CSIS, Kompas dan lain-lain menyebut, TNI sukses mereformasi diri menjadi lebih maju dan profesional.

"Namun, pembangunan Yon TP secara massif bisa menimbulkan banyak dampak. Benar, bisa membantu pembangunan pertanian dan sebagainya. Namun, itu sebetulnya domain sipil, bukan peran, tugas dan fungsi militer. Yang terjadi, justru bisa membuat para prajurit Yon TP 'lupa' peran dan skill militernya. Itu berarti melunturkan profesionalisme TNI," lanjutnya.

Valens mengatakan, kita sudah masuk era perang modern yang mengedepankan teknologi militer termasuk robot dan drone, kecanggihan Alutsista (alat utama sistem kesenjataan) terutama TNI AL dan TNI AU.

Dengan demikian, tak perlu membangun 750 Yon TP -- satu batalyon terdiri dari sekitar 1000 orang -- yang artinya menambah sekian banyak personel.

"Lebih baik punya personel TNI dalam jumlah terbatas tapi terlatih baik, disiplin, sejahtera dari segi ekonomi, profesional dan modern dibanding sangat banyak tentara tapi tidak "qualified" untuk bertempur," imbuh Valens.

Juga lebih baik TNI meningkatkan modernisasi Alutsista, dibanding menempatkan ribuan personel Yon TP yang non tempur (bukan Yonif tempur) di semua kabupaten se-Indonesia.

Dalam hal ini, Valens mengangkat adagium Latin "Non multa sed multum", artinya yang penting bukan jumlah tapi mutu.

"Saya mendapat info, banyak purnawirawan TNI AD merasa sangat risau dengan perkembangan ini yang dianggap dapat membawa TNI menjauh dari spirit reformasi internal TNI yang sudah berjalan baik dan sukses.

Salah satu tujuan reformasi internal TNI yang digelar sejak tahun 2000 adalah profesionalisme TNI, yang salah satu caranya adalah sterilisasi dari politik praktis atau politik kekuasaan," pungkas Valens.

--- Guche Montero